PALU — Muhammad Safri menegaskan bahwa raihan opini WTP bukanlah akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Justru di balik predikat tersebut, masih ada pekerjaan rumah besar berupa potensi pendapatan yang belum tertagih atau berpotensi hilang.
Potensi Kerugian Rp17,44 Miliar Mengintai Kas Daerah
Anggota DPRD Sulteng dari daerah pemilihan (dapil) tersebut menyebut angka potensi kehilangan pendapatan mencapai Rp17,44 miliar. Jumlah ini dinilai signifikan dan jika tidak segera diantisipasi, dapat berdampak pada belanja daerah untuk program-program prioritas.
"Jangan sampai kita bangga dengan WTP, tapi di sisi lain ada potensi pendapatan yang hilang. Ini harus jadi perhatian serius eksekutif," ujar Safri dalam keterangannya, baru-baru ini.
Peringatan untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Safri mendorong Pemprov Sulteng untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Ia meminta agar setiap potensi kebocoran segera ditutup dan dilakukan penagihan secara optimal terhadap piutang daerah.
Menurutnya, kemudahan mendapatkan opini WTP kerap membuat kepala daerah lengah dalam mengawasi arus kas masuk. "WTP itu soal kepatuhan administrasi dan penyajian laporan. Tapi soal realisasi pendapatan, itu soal manajemen dan pengawasan," tegasnya.
Apa Langkah Konkret yang Bisa Dilakukan Pemprov?
Politikus Partai Golkar itu menyarankan agar dinas terkait melakukan pemetaan ulang terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang belum patuh. Digitalisasi sistem pembayaran juga dinilai bisa menjadi solusi untuk meminimalisir kebocoran.
Selain itu, koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan inspektorat perlu diperkuat untuk mengecek efektivitas penagihan. "Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan celah. Ini uang rakyat, harus dikelola dengan penuh tanggung jawab," pungkas Safri.
WTP Bukan Segalanya, Kesejahteraan Masyarakat Tujuan Akhir
Lebih lanjut, Safri mengingatkan bahwa opini WTP hanyalah alat ukur akuntabilitas, bukan indikator kesejahteraan masyarakat. Ia meminta agar Pemprov Sulteng fokus pada upaya meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari PAD yang optimal.
"Kalau pendapatan bocor, ya pembangunan terhambat. Ujung-ujungnya rakyat yang rugi," katanya.
Berapa Total Potensi Pendapatan yang Terancam Hilang?
Berdasarkan data yang diungkapkan Muhammad Safri, potensi kehilangan pendapatan daerah di Sulteng mencapai angka Rp17,44 miliar. Angka ini merupakan akumulasi dari berbagai sektor yang belum tertagih secara optimal.
Siapa yang Bertanggung Jawab Menindaklanjuti?
Pemprov Sulteng melalui dinas teknis terkait, seperti Bapenda dan Inspektorat, diminta segera bergerak. DPRD juga akan terus mengawal persoalan ini agar tidak berlarut-larut hingga tahun anggaran berikutnya.
Kapan Potensi Kerugian Ini Diharapkan Bisa Ditekan?
Safri berharap ada langkah konkret dan terukur dalam waktu dekat. Ia meminta target penagihan dan pengamanan pendapatan dimasukkan dalam perubahan APBD 2025 jika diperlukan.
