PALU — Muhammad Safri, anggota DPRD Sulawesi Tengah, memberikan penjelasan terang mengenai alur pokok pikiran (pokir) yang kerap menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Politikus itu menekankan bahwa pokir yang diusulkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah hanyalah bentuk penyaluran aspirasi konstituen, bukan keputusan final yang langsung dieksekusi.
“Pokir itu usulan aspirasi rakyat yang kami tampung. Setelah diserahkan, proses selanjutnya ada di tangan pemda,” ujar Muhammad Safri dalam sebuah kesempatan di Palu, belum lama ini.
Usulan vs Eksekusi: Batas Kewenangan yang Tegas
Muhammad Safri menjelaskan bahwa setelah pokir disetujui dalam pembahasan APBD, proses penganggaran dan realisasi program sepenuhnya dikelola oleh eksekutif. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi, penyesuaian teknis, hingga pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, banyak warga yang belum memahami peran dewan dalam skema ini. Anggota dewan, kata dia, bertugas menjembatani kebutuhan masyarakat melalui pokir, bukan mengatur teknis pengerjaan proyek.
Mengapa Banyak Masyarakat Salah Paham Soal Pokir?
Salah satu penyebab utama kesalahpahaman adalah anggapan bahwa pokir bersifat mengikat dan bisa langsung dikerjakan begitu disetujui. Muhammad Safri mengingatkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah memiliki tahapan yang panjang, mulai dari musrenbang hingga penetapan APBD.
“Kami hanya bagian dari proses. Jangan sampai masyarakat berpikir pokir itu proyek titipan yang pasti jalan. Tidak seperti itu,” tegasnya.
Apa Dampak Klarifikasi Ini bagi Warga Sulteng?
Penjelasan ini diharapkan bisa mengelola ekspektasi publik terhadap program-program yang berasal dari pokir anggota dewan. Warga kini diimbau untuk lebih aktif mengawal usulan mereka melalui jalur musrenbang di tingkat desa dan kelurahan, bukan hanya melalui anggota dewan.
Dengan pemahaman yang benar, proses perencanaan pembangunan di Sulawesi Tengah diharapkan berjalan lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat pun bisa turut mengawasi apakah usulan yang telah disampaikan benar-benar dijalankan oleh pemda atau tidak.
Bagaimana Cara Warga Mengawal Pokir yang Sudah Diusulkan?
Masyarakat dapat memantau perkembangan pokir melalui forum musrenbang lanjutan atau meminta informasi langsung ke dinas teknis terkait di lingkungan pemkab/pemkot masing-masing. Transparansi data pokir juga mulai diintegrasikan ke dalam sistem informasi pemerintah daerah di sejumlah kabupaten/kota di Sulteng.
