PALU — Endang, tenaga honorer penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) Kabupaten Donggala, menjadi salah satu ujung tombak perjuangan rekan-rekannya yang lolos seleksi PPPK paruh waktu namun tak kunjung diusulkan oleh pemerintah daerah. Ia bersama puluhan honorer lainnya telah bergerak dari tingkat kabupaten hingga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Apa yang Terjadi pada Honorer Lolos Seleksi PPPK Paruh Waktu?
Endang mengaku telah dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK paruh waktu. Namun, kebijakan Pemerintah Kabupaten Donggala membuat namanya dan sejumlah honorer lain belum masuk dalam daftar usulan ke pemerintah pusat.
"Yang diusulkan OPD saja, sedangkan kami di lapangan ini tidak diusulkan," kata Endang kepada TribunPalu.com.
Data yang dihimpun menunjukkan sebanyak 430 orang honorer telah diusulkan oleh Pemkab Donggala. Namun, puluhan honorer lain yang juga telah lulus seleksi justru tidak masuk dalam daftar tersebut.
Bagaimana Perjuangan Honorer Donggala ke Senayan?
Perjuangan mereka telah berlangsung sangat panjang. Endang dan rekan-rekannya memulai dengan audiensi bersama pejabat di Kabupaten Donggala. Hasil pertemuan itu kemudian dibawa ke Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
"Gubernur audiensi kami pertama kali dengan pejabat di Kabupaten Donggala," ucap Endang.
Setelah hasil audiensi tersebut tidak membuahkan hasil, mereka bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat memutuskan untuk "jemput bola" langsung ke Kemenpan RB di Jakarta.
Surat hasil audiensi yang keluar masuk antara daerah dan kementerian akhirnya memaksa mereka melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Sulteng untuk kedua kalinya. Aksi tersebut kembali berujung pada meja audiensi.
Siapa yang Paling Terdampak Kebijakan Ini?
Honorer yang bekerja di lapangan, seperti Endang yang berstatus PLKB, menjadi pihak paling dirugikan. Mereka mengaku telah mengabdi bertahun-tahun namun justru tidak diusulkan dalam formasi PPPK paruh waktu meski telah lulus seleksi.
Ketidakjelasan status ini membuat mereka harus terus berjuang hingga ke Senayan. Perjuangan mereka bukan hanya soal status, melainkan juga hak untuk mendapatkan kepastian kerja dan penghasilan yang layak.
Apakah Ada Langkah Lanjutan dari Pemkab Donggala?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Donggala mengenai nasib puluhan honorer yang lolos seleksi namun belum diusulkan. Endang dan rekan-rekannya masih menunggu tindak lanjut dari hasil audiensi yang telah mereka perjuangkan.
Mereka berharap Pemkab Donggala segera me
