PALU — Sejumlah anggota DPRD Kota Palu mengkritisi rendahnya realisasi anggaran pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025. Selain soal serapan anggaran, target penerimaan daerah yang belum tercapai juga menjadi sorotan utama dalam rapat kerja yang digelar pekan lalu.
OPD Mana Saja yang Disorot dan Mengapa?
Meski tidak disebutkan secara rinci nama OPD dalam forum, DPRD secara umum menyoroti ketidaksesuaian antara perencanaan dengan eksekusi program. Beberapa OPD dinilai gagal memaksimalkan anggaran yang telah dialokasikan, sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan dan pelayanan publik. “Ini soal komitmen dan kemampuan eksekusi di lapangan,” ujar seorang anggota Komisi di DPRD Palu dalam rapat tersebut.
Target PAD Tak Sesuai Harapan
Tak hanya soal belanja, sisi pendapatan juga menjadi perhatian serius. PAD Kota Palu disebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena bisa mempengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program-program prioritas ke depan. DPRD mendorong Pemkot Palu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Apa Langkah Selanjutnya dari Pemkot Palu?
Pemkot Palu melalui Sekretaris Daerah (Sekda) yang hadir dalam pembahasan menyatakan akan menindaklanjuti seluruh catatan dari DPRD. Pihak eksekutif berjanji akan melakukan perbaikan tata kelola keuangan dan mendorong OPD untuk lebih agresif dalam merealisasikan program kerja. LKPJ sendiri merupakan dokumen pertanggungjawaban akhir tahun yang menjadi dasar evaluasi kinerja kepala daerah.
Apa Dampak Serapan Anggaran Rendah bagi Warga Palu?
Rendahnya serapan anggaran secara langsung menghambat realisasi proyek pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan program bantuan sosial yang sudah direncanakan. Masyarakat di beberapa kelurahan mungkin merasakan keterlambatan perbaikan jalan, penerangan umum, atau kegiatan posyandu akibat anggaran yang tidak terserap maksimal. DPRD meminta agar pembahasan RAPBD tahun depan lebih matang dan realistis agar kejadian serupa tidak terulang.
