PALU — Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyatakan penerapan barcode tambahan ini melengkapi sistem subsidi tepat yang sudah berjalan di Pertamina. Langkah ini diambil menyusul masih banyaknya kendaraan yang memanfaatkan solar bersubsidi namun tak sesuai peruntukan.
"Kita berharap penyaluran solar bersubsidi semakin tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak," kata Hadianto di Kota Palu, Selasa.
Bagaimana Mekanisme Pendaftaran Barcode BBM Subsidi di Palu?
Setiap pemilik kendaraan pengguna solar bersubsidi diwajibkan mendaftar terlebih dahulu melalui Pemkot Palu. Pendaftaran itu harus melengkapi data identitas diri dan data kendaraan secara lengkap.
Data tersebut nantinya menjadi dasar verifikasi sebelum kendaraan memperoleh kode batang dari pemerintah kota. Sistem ini dikembangkan bersama Bank Tabungan Negara (BTN) dan menjadi syarat mutlak di setiap transaksi pengisian solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Nasib Kendaraan Luar Daerah yang Melintas di Palu
Pemkot Palu masih membahas mekanisme pelayanan bagi kendaraan pengguna solar bersubsidi yang melintas dari luar daerah. Kendaraan logistik dan angkutan umum antar kota menjadi perhatian utama agar distribusi barang tak terganggu.
Pertamina, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), serta pihak terkait akan mencari solusi terbaik. Tujuannya agar kebijakan ini tak menghambat kebutuhan masyarakat maupun aktivitas distribusi logistik di wilayah tersebut.
Bukan Cuma Tepat Sasaran, tapi Juga Atasi Kemacetan di SPBU
Hadianto menegaskan kebijakan ini tak hanya menyasar ketepatan sasaran subsidi. Lebih dari itu, sistem barcode tambahan menjadi bagian dari penataan kawasan sekitar SPBU yang selama ini kerap memicu kemacetan.
Antrean panjang kendaraan yang menunggu pengisian solar bersubsidi kerap memakan bahu jalan. Kondisi ini dinilai mengganggu ketertiban lalu lintas dan mempercepat kerusakan infrastruktur jalan di Kota Palu.
Dengan adanya verifikasi data dan kode batang, jumlah kendaraan yang mengantre diharapkan berkurang. Sistem distribusi solar bersubsidi pun diharapkan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Penerapan barcode tambahan ini menjadi uji coba bagi daerah lain di Sulawesi Tengah dalam mendistribusikan energi bersubsidi secara lebih presisi.
