MAKASSAR — Penangkapan dua kapal oleh Polda Sulawesi Selatan membuka celah baru dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah timur Indonesia. Peristiwa ini terjadi di perairan Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu dan langsung mendapat respons dari PT Pertamina.
Dua Kapal Ditangkap, Modus Pengoplosan Terungkap
Dua kapal yang diamankan diduga digunakan untuk mengangkut dan mengalihkan BBM bersubsidi jenis solar dari jalur distribusi resmi. Modus operasinya, BBM yang seharusnya dijual ke nelayan atau petani justru dialihkan ke industri atau dijual kembali dengan harga non-subsidi.
Pertamina mengapresiasi langkah cepat Polda Sulsel yang mengungkap dugaan penyalahgunaan ini. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh pihak Pertamina dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi, Selasa (11/3/2025).
Apa Dampak Penyalahgunaan BBM Subsidi bagi Warga?
Praktik penyalahgunaan BBM subsidi berdampak langsung pada warga, terutama nelayan dan petani yang menjadi sasaran utama program. Ketika BBM subsidi disalahgunakan, pasokan di lapangan menipis dan harga eceran di tingkat pengecer bisa melonjak di atas harga resmi.
Akibatnya, nelayan kecil harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar, sementara petani kesulitan mendapatkan solar untuk menggerakkan mesin pompa air atau traktor. Situasi ini memicu kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya membebani harga pangan di pasar.
Bagaimana Pertamina Memperkuat Pengawasan?
Pertamina menyatakan akan memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi, termasuk di Sulawesi Selatan. Langkah ini mencakup pemantauan digital terhadap pergerakan kapal pengangkut BBM serta audit ketat terhadap agen dan penyalur resmi.
"Kami mendukung penuh penindakan hukum dan akan terus berkoordinasi dengan aparat untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran," ujar perwakilan Pertamina dalam keterangan yang sama.
Kapan Mulai Berlaku Pengawasan Ketat?
Pengawasan ketat sudah mulai diterapkan secara bertahap sejak awal Maret 2025. Pertamina menargetkan seluruh titik rawan penyalahgunaan di Sulawesi Selatan dan sekitarnya dapat terpantau secara real-time dalam waktu dekat.
Selain pengawasan digital, Pertamina juga akan meningkatkan patroli fisik di titik-titik distribusi yang rawan, seperti pelabuhan kecil dan pangkalan BBM swasta.
Siapa yang Paling Terdampak?
Nelayan dan petani di pesisir Sulawesi Selatan menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka kerap kesulitan mendapatkan solar bersubsidi dengan harga resmi Rp 6.800 per liter, sementara di lapangan harga bisa mencapai Rp 8.000 hingga Rp 9.000 per liter akibat ulah oknum.
Pertamina mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi melalui layanan pengaduan resmi.
Berapa Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan?
Meski angka pasti masih dalam pendalaman penyidik Polda Sulsel, praktik penyalahgunaan BBM subsidi selama ini diperkirakan merugikan negara hingga miliaran rupiah per tahun. Setiap liter solar subsidi yang dijual dengan harga nonsubsidi berarti negara kehilangan selisih subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat.
Penangkapan dua kapal ini menjadi sinyal bahwa aparat serius memberantas mafia BBM yang selama ini menggerogoti anggaran negara.
