MOROWALI UTARA — Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali diraih Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Capaian ini merupakan yang ketujuh kalinya secara beruntun sejak tahun anggaran 2018.
Tujuh Tahun Berturut-Turut Tanpa Catatan Pengecualian
BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah baru saja menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Morut tahun anggaran 2024. Hasilnya, tidak ditemukan kesalahan material yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan.
Pencapaian ini menempatkan Morowali Utara sebagai salah satu daerah dengan konsistensi tata kelola keuangan terbaik di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak 2018, setiap tahunnya pemkab selalu berhasil mempertahankan opini tertinggi dari lembaga pemeriksa keuangan negara tersebut.
Indikator Kinerja Keuangan yang Stabil
Opini WTP diberikan BPK apabila laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Artinya, tidak ada penyimpangan signifikan dalam pengelolaan anggaran, pencatatan aset, hingga pelaporan realisasi pendapatan dan belanja daerah.
Bagi warga Morut, capaian ini menjadi indikator bahwa setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting mengingat Morowali Utara merupakan daerah yang terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Bagaimana Pemkab Morut Bisa Konsisten Meraih WTP?
Konsistensi ini tidak datang begitu saja. Di balik tujuh WTP beruntun, terdapat sejumlah langkah yang ditempuh pemkab. Salah satunya adalah penguatan sistem pengendalian internal di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban secara tertib dan tepat waktu. Proses verifikasi dan reviu dilakukan secara ketat sebelum laporan dikonsolidasikan ke pemerintah kabupaten.
Apa Dampak WTP bagi Pelayanan Publik di Morut?
Opini WTP bukan sekadar piala bergengsi di atas kertas. Bagi daerah, predikat ini menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai bentuk dukungan fiskal dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).
Dengan alokasi dana yang lancar, proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan di Morowali Utara bisa berjalan sesuai jadwal. Masyarakat pun merasakan dampak langsung dari pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan.
