MOROWALI — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menilai aktivitas industri di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara menyimpan potensi penerimaan daerah yang belum sepenuhnya tergarap. Karena itu, pemerintah provinsi menyiapkan satgas terpadu yang menyatukan kerja bidang pendapatan dengan dinas-dinas teknis yang memahami kondisi lapangan.
Rapat koordinasi di Pendopo Gubernur, Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Kamis (22/10/2026), membahas mekanisme kerja tim tersebut. Hadir Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Kepala Bapenda Kabupaten Morowali.
Dua Bulan Terakhir Jadi Fokus Penerimaan Daerah
Anwar menegaskan sisa dua bulan tahun anggaran harus dimanfaatkan maksimal. Upaya itu dinilai penting di tengah ketidakpastian penyelesaian kewajiban kurang bayar dari pemerintah pusat yang ikut memengaruhi kondisi fiskal daerah.
"Alhamdulillah, capaian pendapatan kita sudah sangat baik. Saya berterima kasih kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten yang sudah berjuang di lapangan. Tetapi kita tidak boleh berpuas diri, karena potensi pendapatan kita masih cukup besar. Dua bulan ke depan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan potensi yang ada," tegas Anwar.
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta terlibat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Pajak Kendaraan Berat dan Air Permukaan Masuk Bidik
Salah satu sektor yang disorot adalah pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan berat dan alat berat yang menunjang operasional industri. Gubernur meminta ada kejelasan data dan ketegasan pelaksanaan agar kewajiban pajak dipenuhi sesuai ketentuan.
Potensi lain datang dari pemanfaatan sumber daya air melalui pajak air permukaan. Bapenda diminta mempelajari praktik pengelolaan pajak air permukaan di daerah lain sebagai bahan optimalisasi penerimaan.
"Kita harus memastikan semua potensi yang menjadi hak daerah dapat dioptimalkan. Kalau aktivitas usahanya berjalan dan kewajiban pajaknya sudah diatur, maka harus dipenuhi sesuai ketentuan. Kita ingin ada kejelasan data dan ketegasan dalam pelaksanaannya," ujarnya.
Satgas Libatkan Dinas Lingkungan Hidup hingga Ketenagakerjaan
Satgas terpadu direncanakan melibatkan bidang pendapatan, lingkungan hidup, kehutanan, ketenagakerjaan, serta instansi teknis lain. Tim akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memperkuat pendataan, pengawasan, dan optimalisasi penerimaan dari kegiatan usaha di Morowali dan Morowali Utara.
Anwar menilai koordinasi antara perangkat daerah pengelola pendapatan dan instansi teknis menjadi kunci menghitung kewajiban pajak secara tepat. Pengenaan pajak diharapkan berdasar data pemanfaatan sumber daya yang akurat dan sesuai regulasi.
"Ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Bapenda. Semua perangkat daerah harus terlibat. Dinas teknis menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lapangan, kemudian tim pendapatan ikut mengoptimalkan potensi pajaknya. Kita kerjakan bersama-sama agar hasilnya maksimal," ujarnya.
Satgas terpadu bertugas mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap serta memperkuat pendataan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang memiliki kewajiban pajak dan retribusi. Pembentukan tim menjadi langkah awal sebelum pendataan lapangan di dua kabupaten tersebut dijalankan.
