MOROWALI — Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menyebut pembangunan desa menjadi landasan utama kemajuan daerah. Karena itu, aparatur desa diminta mengelola anggaran desa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar menyalurkan dana sesuai rutinitas.
Pernyataan itu disampaikan Iksan saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel. Kegiatan berlangsung di Hotel Jayakarta, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Mengapa Desa Jadi Titik Awal Kemajuan Morowali
Iksan memandang kemajuan Kabupaten Morowali tidak bisa dilepaskan dari pembangunan di tingkat desa. Menurutnya, kabupaten tidak akan maju bila desa-desanya tertinggal.
"Daerah Morowali ini kalau mau maju tentunya kerja sama. Landasannya paling terkecil itu adalah desa. Daerah kabupaten tidak akan maju kalau desanya tidak maju," tegas Iksan dalam sambutannya.
Ia menjelaskan pembangunan desa, kabupaten, provinsi, hingga negara merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Kemajuan suatu daerah, kata dia, membutuhkan pembangunan yang berjalan beriringan dari tingkat desa sampai nasional.
"Begitu juga provinsi tidak akan hebat kalau tidak ada kabupatennya yang dibangun. Negara kalau provinsi Sulawesi Tengah tidak bagus, maka Indonesia juga tidak akan maju. Itu adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain," ujarnya.
Satu Rupiah Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan
Dalam bimtek tersebut, Iksan berharap aparatur desa meningkatkan pemahaman dan kapasitas mengelola keuangan desa sesuai ketentuan berlaku. Pengelolaan yang baik dinilai membuat anggaran desa tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi warga.
Ia juga mengingatkan anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten yang disalurkan ke pemerintah desa melalui mekanisme berlaku harus dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Setiap penggunaan anggaran wajib dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari uang rakyat.
"Sekecil apa pun uang rakyat atau uang daerah ini, baik itu dari pusat, provinsi, kemudian kabupaten yang disalurkan kepada pemerintah desa melewati mekanisme yang ada, maka kita betul-betul memanfaatkannya sesuai asas kebutuhan. Satu rupiah itu sangat berarti dan perlu dipertanggungjawabkan," tutupnya.
Bimtek Jadi Bekal Aparatur Desa Sebelum Mengelola Anggaran
Bimbingan teknis ini menyasar aparatur desa di lingkungan Kabupaten Morowali. Materi yang diberikan mencakup pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pelatihan tersebut, Pemkab Morowali berharap aparatur desa tidak hanya memahami aturan administrasi, tetapi juga mampu memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar menyentuh kebutuhan warga di tingkat RT/RW dan dusun.
