PALU — Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy menegaskan regulasi penanggulangan kemiskinan perlu disusun komprehensif agar menjadi pedoman jelas bagi pemerintah daerah. Menurutnya, harmonisasi menjadi tahap krusial untuk menjamin landasan hukum rancangan tersebut kuat.
Pembahasan dalam forum itu mencermati kesesuaian substansi dan kejelasan rumusan pasal demi pasal. Tujuannya, ketentuan yang dirancang tidak berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi dan bisa diterapkan langsung di lapangan.
Mengapa Harmonisasi Ranperda Penting bagi Donggala
Kabupaten Donggala membutuhkan payung hukum yang terarah untuk menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Tanpa regulasi yang selaras, program berisiko tumpang tindih antarorganisasi perangkat daerah.
Regulasi yang terarah diharapkan mendukung pelaksanaan program secara terkoordinasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah nantinya bisa memakai ranperda ini sebagai acuan menyusun kebijakan teknis di tingkat kelurahan dan desa.
Kutipan Lengkap Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng
Rakhmat menekankan pentingnya rumusan yang jelas dalam setiap pasal rancangan.
"Regulasi penanggulangan kemiskinan harus memiliki landasan hukum yang kuat dan rumusan yang jelas. Melalui harmonisasi, kami mendorong agar rancangan ini selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi serta dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan kebijakan yang terarah dan terukur," ungkap Rakhmat.
Ia menambahkan bahwa kualitas regulasi mesti diikuti pelaksanaan program yang memperhatikan kebutuhan masyarakat.
"Kami berharap Ranperda ini mampu mendukung upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang tepat sasaran dan dapat dilaksanakan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar regulasi yang dibentuk benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Donggala," tambahnya.
Sinergi Pemangku Kepentingan Jadi Kunci Implementasi
Keberhasilan ranperda tidak berhenti pada pengesahan. Rakhmat menyebut sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penentu agar regulasi benar-benar berdampak bagi warga Donggala.
Kanwil Kemenkum Sulteng menyatakan komitmennya mendukung pemerintah daerah menghasilkan produk hukum berkualitas. Dukungan itu mencakup produk hukum yang implementatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
