PALU — Wali Kota Palu menggandeng 500 mahasiswa Statistika Untad untuk magang serentak di seluruh OPD. Program ini dirancang untuk memperkuat basis data pembangunan daerah yang selama ini dinilai belum optimal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu menyebutkan, keterlibatan mahasiswa ini merupakan solusi atas minimnya tenaga analis data di tingkat dinas. “Kami butuh data yang akurat untuk perencanaan pembangunan. Mahasiswa ini akan membantu verifikasi dan entri data lapangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (18/2).
Mengapa Pemkot Palu Butuh 500 Mahasiswa Statistika?
Selama ini, setiap OPD di Kota Palu mengelola data secara mandiri dengan standar yang berbeda-beda. Akibatnya, data pembangunan kerap tumpang tindih dan sulit diintegrasikan ke dalam perencanaan tahunan.
Dengan diterjunkan mahasiswa Statistika Untad, Pemkot berharap proses pengolahan data dari 40 OPD bisa seragam. Mereka akan bekerja langsung di lapangan, mulai dari pendataan jumlah penduduk, potensi ekonomi kelurahan, hingga capaian infrastruktur.
Apa yang Akan Dikerjakan Mahasiswa di OPD?
Setiap mahasiswa ditempatkan di satu OPD dan bertugas melakukan validasi data sekunder yang sudah ada. Mereka juga diminta mengumpulkan data primer dari masyarakat melalui survei dan wawancara.
“Mereka akan dilatih dulu soal metodologi survei. Setelah itu, langsung turun ke lapangan. Targetnya, dalam tiga bulan, data setiap OPD sudah siap pakai,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu.
Dampak Langsung bagi Warga Palu
Warga di 8 kecamatan dan 46 kelurahan akan merasakan dampak program ini dalam bentuk pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Misalnya, data penerima bantuan sosial yang akurat akan mengurangi potensi salah sasaran.
Selain itu, data kependudukan yang terverifikasi akan memudahkan warga mengurus administrasi kependudukan. “Kami ingin data yang dipakai pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tambah Kepala Bappeda.
Bagaimana Nasib Data Lama yang Sudah Ada?
Pemkot Palu tidak akan membuang data lama yang sudah terkumpul. Mahasiswa Statistika Untad akan melakukan rekonsiliasi antara data baru dan data lama untuk menyusun basis data tunggal.
Proses rekonsiliasi ini menjadi langkah krusial karena banyak data pembangunan periode sebelumnya yang belum terintegrasi. Dengan metode statistika yang diajarkan di kampus, mahasiswa diharapkan bisa mendeteksi anomali dan inkonsistensi data.
Kapan Program Satu Data Daerah Mulai Berlaku?
Pemkot Palu menargetkan sistem Satu Data Daerah sudah bisa diakses secara daring pada akhir 2026. Seluruh OPD wajib mengunggah data yang sudah diverifikasi ke portal data terbuka milik Pemkot.
Warga dan akademisi nantinya bisa mengakses data tersebut untuk keperluan riset atau pengawasan pembangunan. “Ini komitmen kami untuk transparansi. Semua data pembangunan harus bisa diakses publik,” ujar Kepala Diskominfo.
