PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) memulai pembangunan 24 proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai total Rp604,8 miliar. Proyek ini menyasar sejumlah ruas strategis yang selama ini menjadi penghubung utama antar kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulteng menyebutkan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperbaiki akses logistik dan mobilitas warga. "Kami targetkan pengerjaan berjalan sesuai jadwal agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secepatnya," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (12/5).
Anggaran Rp604,8 Miliar untuk 24 Titik
Total anggaran sebesar Rp604,8 miliar dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan di berbagai lokasi. Proyek ini mencakup ruas-ruas yang menghubungkan kawasan produksi pertanian, perkebunan, dan pusat distribusi barang.
Beberapa titik yang menjadi prioritas antara lain jalur penghubung di Kabupaten Poso, Donggala, dan Parigi Moutong. Pemprov Sulteng juga memastikan proyek ini menggunakan skema kontrak tahun jamak agar kualitas pengerjaan lebih terjamin.
Target: Konektivitas dan Ekonomi Menguat
Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh antarwilayah yang selama ini terkendala kondisi jalan rusak. Gubernur Sulteng sebelumnya menyatakan bahwa konektivitas yang baik menjadi syarat utama untuk mempercepat roda ekonomi daerah.
Dengan akses yang lebih lancar, distribusi hasil bumi seperti kakao, kopra, dan rotan dari daerah pedalaman ke pelabuhan utama di Palu diperkirakan lebih efisien. Hal ini berpotensi menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Jadwal Pengerjaan dan Pengawasan
Pemprov Sulteng menargetkan sejumlah proyek rampung dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Pengawasan ketat akan dilakukan oleh tim teknis dari Dinas PUPR untuk memastikan spesifikasi sesuai kontrak.
Masyarakat diimbau mendukung kelancaran proyek dengan menjaga infrastruktur yang sudah dibangun. Pemprov juga membuka saluran pengaduan jika ditemukan indikasi penyimpangan di lapangan.
