SULAWESI TENGAH — Pemerintah bergerak cepat meredam spekulasi bahwa negeri ini tengah mengalami krisis pasokan batu bara. Isu itu mencuat seiring dengan pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan warga di berbagai daerah di Pulau Jawa. Banyak yang menduga, pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tengah menipis.
“Secara umum sih nggak ada (kekurangan pasokan batu bara), seharusnya nggak ada. Kan sudah sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu bara-nya,” ujar Erani di Kementerian ESDM, Jumat (12/6).
Kekhawatiran publik bukan tanpa alasan. Skenario yang terjadi saat ini mirip dengan akhir tahun 2021 lalu, yang berujung pada larangan ekspor batu bara pada Januari 2022. Saat itu, pemadaman listrik terjadi karena pembangkit kekurangan stok.
Penyebab utamanya adalah disparitas harga yang tinggi. Hari ini, harga batu bara di pasar internasional sudah menyentuh US$150 per ton. Sementara itu, harga khusus untuk pembangkit listrik dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) dipatok maksimal US$70 per ton. Selisih harga yang lebar ini membuat pemasok enggan menjual ke PLN dan lebih memilih ekspor.
Pada puncak krisis 2022, harga batu bara global bahkan tembus di kisaran US$280 per ton. Tekanan yang sama kini kembali dirasakan, meskipun skalanya lebih kecil.
Meski gejalanya mirip, Kementerian ESDM optimistis Indonesia tidak akan mengulangi kebijakan ekstrem seperti dua tahun lalu. Erani menegaskan, persiapan pemerintah kali ini jauh lebih matang.
“Nggak, insyaallah nggak. Pak Menteri kemarin kan sudah menyampaikan pernyataan,” tegas Erani menekankan.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pengamanan pasokan batu bara untuk PLN, meskipun tekanan harga global masih tinggi. Dengan stok yang diklaim aman, publik berharap pemadaman listrik bergilir tidak akan meluas dan aktivitas ekonomi di Jawa tetap berjalan normal.