POSO — Kabupaten Poso tidak ingin sekadar menjadi penonton di tengah tren ekonomi hijau global. Wakil Ketua DPRD Poso, Sesi KD Mapeda, menegaskan bahwa potensi hutan tropis yang luas di daerahnya bisa menjadi sumber fiskal baru yang strategis.
“Potensi hijau yang dimiliki Poso ini bukan lagi sekadar aset lingkungan, melainkan aset strategis yang bernilai ekonomi tinggi jika dikelola lewat skema pasar karbon yang tepat,” ujar Sesi dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
Menurut Sesi, Kabupaten Poso memiliki posisi tawar yang kuat di tingkat nasional maupun global. Kawasan hutan yang terjaga berfungsi sebagai penyerap karbon alami (carbon sink) dan memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah.
Melalui mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK), hak atas penyerapan emisi dari hutan Poso dapat ditransaksikan dalam bentuk kredit karbon. Korporasi atau negara industri yang menghasilkan emisi tinggi bisa membeli kredit ini, dan hasilnya masuk ke kas daerah.
Keseriusan menggulirkan isu ini tidak berhenti di ruang workshop. Sesi bersama Kaukus Perempuan Parlemen Daerah (KPPD) langsung melakukan audiensi resmi ke Kementerian Kehutanan RI di Jakarta. Audiensi ini bertujuan mempertajam regulasi, memahami skema pembagian hasil emisi, serta mematangkan kesiapan legalitas daerah.
“Pemahaman yang matang dari kementerian terkait sangat krusial agar payung hukum yang nantinya digodok di tingkat daerah sejalan dengan regulasi nasional,” jelasnya.
Dorongan dari DPRD ini diharapkan segera direspons positif oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso. Setidaknya ada dua langkah eksekusi yang perlu segera dilakukan:
“Paradigma pembangunan kita harus mulai bergeser ke arah ekonomi hijau. Menjaga kelestarian hutan Poso kini bukan lagi beban, melainkan jalan keluar untuk kesejahteraan rakyat dan kemandirian fiskal daerah,” pungkas Sesi.