PALU — Angka anak tidak sekolah di Sulawesi Tengah yang mencapai 7,8 persen menjadi tantangan serius bagi Pemprov Sulteng. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan tenaga pendidik, tetapi juga menggandeng para Bunda PAUD sebagai penggerak di tingkat daerah.
Ketua TP PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan menegaskan bahwa pendidikan usia dini adalah fondasi utama pembentukan SDM unggul. Oleh karena itu, peran Bunda PAUD dinilai strategis untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan atau sudah putus sekolah.
"Keberhasilan program wajib belajar 13 tahun tidak hanya bergantung pada pemerintah dan tenaga pendidik, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga, masyarakat, dan para Bunda PAUD sebagai penggerak di tingkat daerah," kata Sry dalam keterangannya di Palu, Jumat.
Sebagai bentuk komitmen bersama, Sry bersama para Bunda PAUD kabupaten/kota menandatangani MoU. Nota kesepahaman ini menjadi landasan untuk memperkuat layanan PAUD dan mempercepat penuntasan kasus anak tidak sekolah di seluruh wilayah Sulteng.
Melalui lokakarya yang digelar, para peserta mendapatkan penguatan terkait strategi pembelajaran berkualitas dan pengembangan layanan PAUD. Materi yang disampaikan juga mencakup langkah-langkah percepatan penanganan ATS sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia.
Sementara itu, Bunda PAUD Kota Palu Diah Puspita mendorong sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak.
"Melalui kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan, diharapkan semakin banyak anak di Kota Palu memperoleh akses pendidikan sejak usia dini, sehingga mampu tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan," ujar Diah.
Angka anak tidak sekolah di Sulteng yang mencapai 7,8 persen berarti ribuan anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan formal. Jika tidak segera ditangani secara kolaboratif, angka ini berpotensi menghambat target wajib belajar 13 tahun dan pembangunan SDM di provinsi tersebut.
Peran Bunda PAUD diharapkan menjadi ujung tombak di lapangan. Mereka bertugas mendata, memantau, dan mengintervensi anak-anak yang terancam putus sekolah agar dapat kembali mengakses layanan pendidikan yang layak.
Pemprov Sulteng mengajak warga untuk melaporkan anak-anak di lingkungan sekitar yang tidak bersekolah ke Bunda PAUD setempat. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini, karena identifikasi dini akan mempercepat intervensi yang diperlukan.
Dengan adanya MoU dan lokakarya ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat semakin kuat. Target jangka panjangnya adalah menekan angka ATS hingga nol persen dan mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan berkarakter.