JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang belakangan mengemuka dan dikaitkan dengan program pemerintah di Merauke. Ia memastikan bahwa seluruh kebijakan yang dijalankan di sana tidak ada kaitannya dengan praktik “pesta babi” seperti yang ditudingkan oleh sejumlah pihak.
“Program pemerintah di Merauke fokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Tidak ada yang lain,” ujar Amran dalam pernyataan resminya, Selasa (11/3/2025).
Isu tersebut mencuat setelah sejumlah narasi di media sosial mengaitkan kunjungan pejabat dan alokasi anggaran di Merauke dengan kegiatan konsumsi daging babi dalam skala besar. Narasi ini langsung ditepis oleh Mentan sebagai informasi yang tidak berdasar dan cenderung memfitnah program pemerintah.
Amran menilai isu itu sengaja dihembuskan untuk mengganggu konsentrasi pemerintah dalam mempercepat pembangunan lumbung pangan di Papua. Menurutnya, Merauke memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional.
Jika program ketahanan pangan berjalan optimal, petani di Merauke akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Pemerintah menjanjikan akses lebih luas terhadap pupuk bersubsidi, bibit unggul, serta alat mesin pertanian (alsintan) modern.
Selain itu, program ini juga membuka peluang bagi petani lokal untuk menjual hasil panen langsung ke Bulog dengan harga yang lebih stabil. Hal ini diyakini mampu menekan angka kemiskinan di pedesaan Papua yang masih tergolong tinggi.
Mentan menyebutkan bahwa sejumlah tahapan telah dimulai sejak awal tahun 2025. Pemerintah menargetkan perluasan lahan tanam padi di Merauke mencapai puluhan ribu hektare dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Kami sudah turun langsung ke lapangan, bertemu dengan petani, dan memastikan bantuan tepat sasaran. Ini kerja nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Amran.
Kementerian Pertanian berencana menggelar rapat koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Daerah Papua Selatan dan TNI untuk mempercepat realisasi cetak sawah baru. Pengamanan lahan dan distribusi air irigasi juga menjadi prioritas agar musim tanam berikutnya bisa berjalan maksimal.
Amran mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Ia meminta semua pihak fokus pada fakta di lapangan dan mendukung program yang sudah dirancang untuk kepentingan rakyat banyak.
Mentan belum menyebutkan langkah hukum secara spesifik. Namun, ia mempersilakan aparat untuk menindak jika ditemukan unsur pidana dalam penyebaran informasi palsu yang merugikan program pemerintah.
Petani kecil di Merauke dan sekitarnya menjadi prioritas utama. Pemerintah juga menggandeng kelompok tani dan koperasi desa agar manfaat program bisa dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput.
Kementan mengklaim telah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital untuk memantau distribusi bantuan. Setiap tahapan, mulai dari pengadaan hingga penyaluran, akan diaudit secara berkala oleh inspektorat dan lembaga pengawas eksternal.