PALU — Ratusan usaha depot air minum isi ulang di Kota Palu beroperasi tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu mencatat 160 depot berdiri di ibu kota Sulawesi Tengah, namun Dinas Kesehatan setempat menyebut hanya dua depot yang sudah memenuhi kewajiban tersebut.
Kesenjangan ini memicu kekhawatiran akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof Nurdin Rahman. Ia menegaskan SLHS bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan jaminan bahwa air yang dijual layak dikonsumsi dan bebas dari kontaminasi biologis.
Menurut Prof Nurdin, sumber air yang tidak terpantau berpotensi mengandung bakteri berbahaya. "Air yang tidak higienis jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama tentu dapat memberikan dampak kesehatan tubuh," katanya di Palu, Minggu.
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Untad Palu itu menjelaskan, pemeriksaan berkala terhadap sumber air sangat krusial. Sebab, bakteri seperti E. Coli yang hidup dalam usus manusia bisa mengendap dan menimbulkan masalah kesehatan serius jika sumber air tidak aman secara biologis.
Prof Nurdin mendorong pemerintah untuk aktif melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap sumber air yang digunakan pelaku usaha. "SLHS merupakan pengakuan lisensi, maka pelaku usaha air minum isi ulang wajib memenuhi syarat-syarat teknis," ucapnya.
Ia menambahkan, penguatan aturan ini perlu didukung regulasi daerah yang mengatur standar operasional prosedur (SOP) pemanfaatan sumber air untuk kepentingan komersial. Evaluasi berkala dinilai penting untuk memastikan kualitas air tetap sesuai standar baku mutu.
Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola, meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi depot air minum isi ulang yang belum memiliki SLHS. Penanganan persoalan ini perlu dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan setempat.
"Kalau secara aturan diwajibkan, maka usaha bisa dihentikan sementara. Lengkapi dulu sertifikatnya," kata Rico.
Berdasarkan aturan yang berlaku, SLHS merupakan persyaratan wajib bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang. Depot yang belum memenuhi ketentuan dapat diminta menghentikan sementara kegiatan usahanya hingga seluruh persyaratan administrasi dan teknis dilengkapi.