PALU — Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah menggelar simulasi mitigasi bencana yang menyasar siswa berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa (SLB). Langkah ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan bagian dari kajian serius untuk memasukkan pendidikan kebencanaan ke dalam kurikulum SLB di seluruh provinsi.
Kepala Disdik Sulteng, melalui pernyataan resminya, menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki kerentanan lebih tinggi saat bencana terjadi. Oleh karena itu, metode penyampaian materi kebencanaan harus disesuaikan dengan kondisi mereka.
Sulawesi Tengah merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga likuifaksi. Pengalaman pahit bencana 2018 lalu menjadi alasan utama Disdik Sulteng tidak lagi menunda edukasi kebencanaan, terutama bagi kelompok rentan seperti ABK.
“Anak berkebutuhan khusus seringkali kesulitan memahami instruksi evakuasi standar. Simulasi ini dirancang dengan pendekatan khusus, seperti menggunakan isyarat visual dan sentuhan, bukan hanya sirine atau pengeras suara,” jelas salah satu fasilitator dalam kegiatan tersebut.
Dalam simulasi yang digelar di salah satu SLN di Palu, para siswa diajak mempraktikkan langkah-langkah evakuasi sederhana. Mereka dilatih untuk mengenali titik kumpul aman dan gerakan dasar melindungi diri, seperti drop, cover, and hold on yang dimodifikasi.
Para guru SLB juga turut serta sebagai pendamping. Mereka mendapat pelatihan khusus tentang cara menenangkan siswa yang mengalami kepanikan atau trauma saat latihan berlangsung. Metode ini dianggap krusial karena banyak siswa SLB memiliki sensitivitas sensorik yang tinggi terhadap suara keras atau kerumunan.
Disdik Sulteng menyatakan pihaknya masih dalam tahap pengkajian bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan ahli psikologi anak. Target awal, modul pendidikan kebencanaan untuk SLB bisa mulai diujicobakan pada tahun ajaran baru mendatang.
“Kami tidak ingin terburu-buru. Modul harus benar-benar ramah dan efektif untuk semua jenis kebutuhan khusus, baik tunanetra, tunarungu, maupun tunagrahita,” ujar perwakilan Disdik Sulteng.
Jika program ini berhasil diterapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan di lingkungan sekolah. Orang tua siswa SLB diharapkan bisa mendapatkan edukasi lanjutan di rumah, sehingga tercipta rantai keselamatan yang lebih kuat di komunitas.
Selain itu, langkah Disdik Sulteng ini bisa menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia yang memiliki karakteristik risiko bencana serupa. Data dari BPBD Sulteng mencatat, sebanyak 12 dari 13 kabupaten/kota di provinsi ini masuk dalam kategori rawan bencana tinggi.
Untuk tahap awal, program ini diprioritaskan untuk SLB. Namun, Disdik Sulteng membuka kemungkinan modul serupa diadaptasi untuk sekolah inklusi yang menampung siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler.
“Ini adalah investasi jangka panjang. Kami ingin semua anak di Sulteng, tanpa terkecuali, punya bekal yang cukup untuk menyelamatkan diri saat bencana datang,” pungkas pihak Disdik.