SULAWESI TENGAH — JAKARTA, KOMPAS.TV — Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menyatakan bahwa gelombang kritik yang ditujukan kepada pemerintah belakangan ini tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang berlebihan. Dalam acara ROSI Kompas.tv, ia menegaskan bahwa kritik adalah konsekuensi wajar dalam sistem demokrasi yang hidup.
Anis Matta mencontohkan penegakan hukum terhadap sejumlah pejabat negara dalam beberapa hari terakhir sebagai bukti bekerjanya demokrasi. "Kalau Anda melihat misalnya dalam dua hari terakhir ini, empat orang anggota kabinet misalnya ditahan. Iya kan? Itu artinya apa? Itu ada keseimbangan institusional," katanya.
Menurut Anis, fenomena tersebut menjadi indikator bahwa institusi negara masih menjalankan fungsinya secara independen. Ia menilai kondisi serupa juga pernah terjadi pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
Lebih lanjut, Anis menyoroti peran masyarakat sipil yang dinilainya masih aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, kritik dan masukan yang disampaikan secara terbuka justru merupakan pertanda positif dalam kehidupan bernegara.
"Kritik yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa," ujar Anis. Ia juga mengajak publik untuk tidak terlalu terpaku pada gaya penyampaian kritik, melainkan lebih melihat substansi yang ingin disampaikan.
Terkait perdebatan mengenai etika dalam menyampaikan kritik, Anis berpandangan bahwa setiap masyarakat memiliki standar budaya yang berbeda mengenai apa yang dianggap sopan atau tidak sopan. Karena itu, ia menekankan pentingnya fokus pada isi kritik ketimbang cara penyampaiannya.
Secara keseluruhan, Wamenlu Anis Matta menilai kebebasan masyarakat dalam mengkritik pemerintah maupun presiden menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih berfungsi dengan baik. "Itu artinya demokrasi kita berjalan," pungkasnya.