SULAWESI TENGAH — Lewat PP terbaru, Danantara tak lagi sekadar pengelola saham. Badan ini kini bisa membentuk Holding Investasi Komersial, Holding Pembangunan Nasional, hingga holding operasional lintas sektor. Artinya, Danantara menjelma menjadi super holding yang mengendalikan beberapa kendaraan investasi dan operasional sekaligus.
“Danantara bisa menyetujui hapus buku dan hapus tagih atas aset BUMN,” bunyi salah satu poin dalam PP tersebut. Selain itu, Danantara juga diizinkan memberikan pinjaman dengan agunan aset, asal mendapat restu presiden. Langkah ini dinilai sebagai upaya membuka struktur pembiayaan yang lebih fleksibel.
Salah satu dampak paling konkret adalah nasib BUMN karya. Proses akuisisi dan merger yang sempat tertunda karena pengalihan pengelolaan ke Danantara kini bisa kembali bergulir. Erick Thohir sebelumnya sudah merancang skema konsolidasi, namun mandek di tengah jalan.
Tak hanya itu, isu spin-off anak usaha juga kembali mencuat. Pertamina, misalnya, dikabarkan bakal memisahkan bisnis asuransi melalui PT Tugu Pratama Indonesia (TUGU) dan Perta Life Insurance. Sementara itu, PT Elnusa (ELSA) sempat diisukan akan merger dengan Pertamina Drilling Service Indonesia, meski kabar itu sempat meredup sejak 2024.
PT Telkom Indonesia (TLKM) juga bergerak. Perusahaan tengah memproses spin-off aset fiber optik yang sebelumnya hanya dipakai internal. Dengan skema baru, aset itu bisa dimonetisasi menjadi sumber pendapatan baru.
Di sektor aviasi, PT Garuda Indonesia (GIAA), GMFI, dan Angkasa Pura sudah mulai berkolaborasi. Salah satu hasilnya adalah optimalisasi aset Angkasa Pura untuk efisiensi bisnis GMFI melalui rights issue pada akhir 2025 lalu.
PP baru juga menegaskan bahwa holding investasi komersial akan dijalankan oleh PT Danantara Investment Management. Langkah ini sudah dimulai dengan akuisisi tiga perusahaan manajemen aset milik bank BUMN—BRI Manajemen Investasi, Mandiri Manajemen Investasi, dan BNI Aset Management—senilai Rp2,3 triliun pada April 2026.
Dengan portofolio ini, Danantara berpotensi menjadi liquidity provider besar di pasar saham Indonesia. Aksi korporasi ini dinilai positif oleh pelaku pasar karena membuka ruang likuiditas lebih dalam.
Untuk holding pembangunan nasional, pemerintah menyiapkan kendaraan yang bisa menerima penyertaan modal negara dan berfungsi sebagai alat fiskal. Beberapa program prioritas yang bakal ditopang antara lain Makan Bergizi, Koperasi Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah.
PT Bank Tabungan Negara (BBTN) disebut-sebut bakal masuk dalam holding ini karena eksposurnya yang besar di sektor perumahan. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) juga terlibat, terutama terkait anak usahanya PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang berpotensi dialihkan ke Menteri Keuangan untuk menjadi alat fiskal.
Program Dimethyl Ether (DME) dan jaringan gas (jargas) dari PT Bukit Asam (PTBA) serta PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) juga masuk daftar penugasan pembangunan nasional. Meski begitu, tingkat keekonomian DME sebagai pengganti LPG masih dalam tahap kajian.
Yang menarik, PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) juga disebut berpotensi masuk dalam skema holding ini. Namun, detail lebih lanjut masih menunggu keputusan pemerintah.