PALU — Di tengah dinamika pergantian kepemimpinan, Sulawesi Tengah justru mencatat sejarah baru dalam tata kelola keuangan daerah. Opini WTP ke-13 yang diraih pada tahun pertama pemerintahan Gubernur Anwar Hafid menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan anggaran di provinsi ini telah berjalan mapan dan teruji.
Penyerahan opini tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng. Wakil Ketua I DPRD Arnila Hi. Moh. Ali memimpin rapat paripurna, didampingi Wakil Ketua II Syarifudin Hafid. Hadir pula Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo, Kepala BPK Perwakilan Sulteng I Putu Wisudhantara, serta Sekretaris Daerah Provinsi Novalina.
Bagi Anwar Hafid, capaian ini terasa istimewa. Mantan anggota DPR RI itu mengaku bersyukur karena di tahun pertama kepemimpinannya, opini WTP tetap bisa dipertahankan sebagai bentuk keberlanjutan dari fondasi yang dibangun para pendahulunya.
“Alhamdulillah, ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya. WTP ke-13 merupakan capaian luar biasa bagi Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid dengan penuh haru di hadapan para pemangku kepentingan daerah.
Gubernur yang pernah menjabat Bupati Morowali dua periode itu menekankan bahwa predikat ini bukanlah akhir. Justru, opini WTP menjadi pijakan untuk akselerasi pembangunan ke depan. Ia mengapresiasi seluruh jajaran Pemprov, DPRD, dan khususnya BPK RI yang terus mendampingi pengelolaan keuangan daerah.
Di balik raihan opini WTP, Anwar Hafid menyoroti satu aspek krusial yang kerap luput dari perhatian: validitas data. Menurutnya, data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Kunci dari opini WTP bukan sekadar laporan keuangan yang rapi, tetapi bagaimana data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil bisa meleset dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Pernyataan ini relevan mengingat tantangan pengelolaan keuangan di daerah seringkali terletak pada basis data penerima manfaat, aset daerah, hingga realisasi proyek yang tidak sinkron antara dokumen dan fakta di lapangan. Dengan konsistensi WTP ke-13, Pemprov Sulteng dinilai berhasil menekan celah tersebut.
Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, opini WTP yang diraih secara berturut-turut selama 13 tahun memiliki implikasi langsung. Predikat ini menunjukkan bahwa anggaran daerah dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga potensi kebocoran dana publik bisa diminimalkan.
Dengan tata kelola keuangan yang sehat, ruang fiskal Pemprov Sulteng menjadi lebih leluasa untuk dialokasikan ke program-program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anwar Hafid pun menegaskan bahwa capaian ini harus dimaknai sebagai momentum untuk mempercepat realisasi pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.