PALU — Perubahan komposisi alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Sulawesi Tengah resmi bergulir. Fraksi PDIP menjadi salah satu fraksi yang mengalami perombakan, seiring dengan pembubaran sejumlah pansus dan pembentukan pansus baru. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (3/6) di gedung DPRD Sulteng.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pansus yang sebelumnya aktif resmi dibubarkan. Namun, sebagai gantinya, pansus-pansus baru dibentuk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengawasan dan legislasi ke depan. Perubahan ini langsung berdampak pada komposisi keanggotaan AKD, khususnya dari Fraksi PDIP.
Fraksi PDIP menjadi salah satu fraksi yang komposisi anggotanya di AKD berubah. Beberapa nama digeser dari posisi lama ke posisi baru di pansus yang baru dibentuk. Perubahan ini merupakan bagian dari dinamika internal partai dan mekanisme yang berjalan di DPRD Sulteng.
Perubahan komposisi AKD dan pansus ini berpotensi mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dengan adanya pansus baru, sejumlah isu strategis yang sebelumnya tertunda bisa kembali dibahas. Namun, publik menunggu apakah perubahan ini akan mempercepat atau justru memperlambat kerja-kerja legislasi di DPRD Sulteng.
Perubahan komposisi AKD dan pansus di DPRD Sulteng dilakukan melalui mekanisme rapat paripurna. Keputusan ini bersifat kolektif dan melibatkan seluruh fraksi. Setiap fraksi memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan perubahan anggotanya di setiap AKD dan pansus.
Perubahan ini menunjukkan bahwa dinamika politik di DPRD Sulteng masih terus berjalan. Setiap fraksi, termasuk PDIP, terus melakukan penyesuaian untuk menjaga efektivitas kerja dewan. Publik diharapkan dapat mengawal setiap keputusan yang diambil agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.