BANGGAI KEPULAUAN — Sebuah peristiwa memilukan terjadi di wilayah kepulauan Sulawesi Tengah. Jenazah seorang balita di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) harus diantar keluarganya menggunakan sepeda motor dari puskesmas menuju rumah duka karena tidak tersedia ambulans. Kejadian ini sontak menjadi sorotan publik dan langsung mendapat respons dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hasbullah M. Datau, menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menilai insiden ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan indikasi kegagalan sistem pelayanan publik di daerah kepulauan.
Berdasarkan informasi yang beredar, jenazah balita tersebut dibawa menggunakan sepeda motor dari fasilitas kesehatan setempat menuju lokasi pemakaman. Tidak ada ambulans yang tersedia untuk mengantar jenazah, sehingga keluarga terpaksa menggunakan kendaraan roda dua yang sangat tidak layak untuk kondisi tersebut.
Peristiwa ini memicu pertanyaan besar mengenai kesiapan sarana transportasi darurat di daerah terpencil. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki karakteristik geografis yang menantang dengan banyak pulau kecil dan akses jalan yang terbatas.
Hasbullah M. Datau menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. "Kami meminta Pemkab Banggai Kepulauan segera mengevaluasi dan memperkuat layanan ambulans publik. Ini menyangkut martabat kemanusiaan," ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi.
Menurutnya, ketersediaan ambulans bukan hanya untuk kasus kegawatdaruratan medis, tetapi juga untuk pelayanan jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada warga. Ia mendorong agar pengadaan dan distribusi ambulans menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran daerah.
Wilayah kepulauan seperti Banggai Kepulauan menjadi pihak yang paling merasakan dampak minimnya armada transportasi darurat. Warga yang tinggal di desa-desa terpencil dengan akses jalan rusak atau hanya bisa dijangkau transportasi laut kerap kesulitan saat membutuhkan evakuasi medis.
Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya jumlah puskesmas dan tenaga kesehatan yang tersebar di tiap pulau. Ketika terjadi keadaan darurat, waktu tempuh yang lama dan ketiadaan ambulans bisa berakibat fatal bagi pasien.
Kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang kesenjangan layanan publik antara daerah perkotaan dan kepulauan. DPRD Sulteng berharap evaluasi tidak hanya berhenti pada penambahan ambulans, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur jalan dan sistem rujukan pasien antar-pulau.
Pemerintah daerah diharapkan segera merumuskan solusi jangka pendek, seperti penyediaan ambulans siaga di setiap kecamatan, serta solusi jangka panjang berupa penguatan sistem transportasi darurat terintegrasi. Peristiwa di Bangkep ini menjadi pengingat bahwa akses terhadap layanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia timur.