SIGI — Pemerintah Kabupaten Sigi berhasil mengamankan posisi pertama dalam pengendalian inflasi tingkat nasional. Atas capaian ini, Kemendagri memberikan insentif fiskal sebesar Rp3 miliar sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja daerah.
Keberhasilan ini tidak lepas dari langkah konkret Pemkab Sigi dalam mengawal rantai pasok bahan pokok. Operasi pasar rutin digelar di sejumlah kecamatan untuk memastikan harga beras, minyak goreng, dan cabai tetap terjangkau warga.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sigi menyebut bahwa koordinasi dengan Bulog dan distributor lokal menjadi kunci utama. Pasokan dari petani di lembah dan dataran tinggi Sigi juga terus didorong agar tidak terjadi kelangkaan menjelang hari besar keagamaan.
Dana insentif yang diterima akan difokuskan kembali pada program pengendalian inflasi. Pemkab Sigi berencana memperkuat cadangan pangan daerah dan memperluas jangkauan pasar murah hingga ke desa-desa terpencil.
“Kami akan alokasikan sebagian besar untuk subsidi ongkos angkut komoditas dari sentra produksi ke pasar,” ujar pejabat Pemkab Sigi dalam keterangan resmi pekan lalu. Langkah ini dinilai efektif menekan selisih harga di tingkat petani dan konsumen.
Bagi warga Sigi, penghargaan ini berdampak langsung pada kestabilan harga di pasar tradisional. Ibu rumah tangga di Kecamatan Biromaru misalnya, mengaku harga cabai dan bawang tidak lagi melonjak drastis seperti beberapa bulan sebelumnya.
Pedagang di Pasar Sigi Kota juga merasakan manfaatnya. Pasokan barang lebih lancar dan harga bahan pokok cenderung flat selama tiga bulan terakhir. Hal ini membantu mereka menjaga margin keuntungan tanpa membebani pembeli.
Penilaian Kemendagri tidak hanya melihat angka inflasi bulanan, tetapi juga keseriusan daerah dalam merespons gejolak harga. Sigi dinilai unggul karena memiliki data harga yang akurat, respons cepat saat terjadi lonjakan, serta keterlibatan aktif TNI-Polri dalam operasi pasar.
Selain itu, Pemkab Sigi rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap pekan. Hasilnya, inflasi di kabupaten ini tercatat paling rendah dibanding 514 kabupaten/kota lain di Indonesia.
Dana insentif fiskal senilai Rp3 miliar akan ditransfer ke kas daerah melalui mekanisme APBD perubahan. Pemkab Sigi menargetkan pencairan dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan setelah seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap oleh Kemendagri.