SULAWESI TENGAH — JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah derasnya aliran subsidi negara yang disebut mencapai Rp1.040 triliun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pengakuan yang jarang terdengar: kelompok kelas menengah hampir tidak merasakan manfaat dari anggaran sebesar itu. Padahal, segmen inilah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Anggaran Raksasa yang Tidak Menyentuh Semua
Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026), Purbaya merinci alokasi belanja pemerintah untuk menjaga daya tahan masyarakat. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) saja menghabiskan lebih dari Rp500 triliun. Adapun subsidi non-BBM—mencakup listrik, pupuk, hingga pendidikan—hampir menyamai angka tersebut, yakni sekitar Rp540 triliun.
Jika ditotal, belanja subsidi mencapai lebih dari Rp1.040 triliun. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah membantu warga yang paling terdampak tekanan ekonomi.
"Kita keluarkan anggaran cukup besar supaya mereka bisa terus bertahan di ekonomi ini. Untuk subsidi BBM aja kita keluarkan Rp500 triliun lebih, subsidi non-BBM tuh hampir sama Rp540 triliun untuk pendidikan dan lain-lain. Pemerintah tidak pernah melupakan masyarakat yang membutuhkan," kata Purbaya.
Kelas Menengah: Terlalu Kaya untuk Bansos, Terlalu Rentan untuk Bertahan
Namun, di balik angka fantastis tersebut, terdapat celah kebijakan yang diakui pemerintah sendiri. Purbaya menyebut kelompok kelas menengah tidak memperoleh porsi manfaat subsidi yang sama. Pendapatan mereka turun, sementara status ekonomi mereka kerap membuat mereka gugur dari daftar penerima bantuan sosial.
"Kan sekarang kelas menengah nggak dapet, gitu kan. Kelas menengah pendapatannya turun," ujarnya.
Situasi ini menempatkan kelas menengah dalam posisi terjepit: penghasilan tergerus, tetapi tidak memenuhi syarat penerima bansos. Purbaya menegaskan solusinya bukan sekadar menambah bantuan, melainkan menciptakan aktivitas ekonomi yang mampu memulihkan pendapatan secara berkelanjutan.
Akar Masalah: Pertumbuhan di Bawah 5 Persen dan Lapangan Kerja yang Mengering
Purbaya menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata masih di bawah 5 persen. Pada level tersebut, ia memperingatkan terjadinya deindustrialisasi dini yang berdampak langsung pada berkurangnya penciptaan lapangan kerja formal. Padahal, pekerjaan formal dengan upah layak adalah kunci kembalinya daya beli kelas menengah.
"Kan selama ini pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5 persen rata-rata. Kalau di bawah 5 persen itu terjadilah deindustrialisasi dan lain-lain. Akibatnya penciptaan lapangan kerja formal berkurang," jelasnya.
Target 8 Persen: Jalan Panjang Pemulihan Ekonomi
Untuk keluar dari jebakan tersebut, Purbaya mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia realistis bahwa pencapaian harus bertahap. Syaratnya sederhana: ekonomi harus mampu tumbuh konsisten di atas 6 persen hingga 6,5 persen.
"Tentunya kita capai secara bertahap. Tujuannya apa? Kita bisa menciptakan lapangan kerja formal yang berkesinambungan kalau tumbuhnya di atas 6 persen, di atas 6,5 persen lah," kata Purbaya.
Ia optimistis perbaikan kondisi kelas menengah dapat terlihat dalam satu hingga dua tahun ke depan—jika pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berjalan sesuai rencana. Sejumlah program seperti hilirisasi disiapkan untuk menciptakan nilai tambah dan membuka peluang kerja baru.
Bagi masyarakat umum yang bertanya apakah mereka berhak menerima bantuan, perlu dipahami: bansos dan subsidi yang ada saat ini diperuntukkan bagi warga miskin dan rentan yang terdaftar. Sementara bagi kelas menengah yang pendapatannya turun, jawabannya bukan berasal dari skema bansos, melainkan dari pemulihan ekonomi yang sedang diupayakan pemerintah. Informasi lebih lanjut mengenai kriteria dan pendaftaran bansos dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id.
