Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mulai membekali jajaran pengawas di daerah, termasuk Sulawesi Tengah, dengan pemahaman tentang kecerdasan buatan (AI) untuk menangkal penyalahgunaan teknologi pada Pemilu 2029. Langkah ini menyusul meningkatnya kejahatan siber berbasis deepfake yang rawan menyebarkan disinformasi dan memicu polarisasi. Selain peningkatan kapasitas, Bawaslu juga mendorong penyusunan regulasi yang memberi kewenangan pengawasan terhadap penggunaan AI dalam kontestasi elektoral.
PANGANDARAN — Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan bahwa pembekalan bagi pengawas di tingkat bawah menjadi prioritas sebelum tahapan Pemilu 2029 bergulir. Pelatihan ini dirancang untuk mengenalkan cara kerja AI sekaligus memetakan potensi penyalahgunaannya di lapangan.
“Yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu adalah membekali dulu jajaran pengawas kami di bawah soal apa itu AI, bagaimana dia bekerja, bagaimana Bawaslu bisa memanfaatkannya. Jadi, capacity building yang sedang dilakukan saat ini,” kata Lolly di Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (3/9).
Regulasi Baru untuk Pengawasan AI Dipertimbangkan
Lolly menilai penggunaan AI telah meluas di tengah masyarakat, termasuk potensinya menjadi alat kejahatan siber. Deepfake, misalnya, kini kerap digunakan untuk memproduksi konten manipulatif yang sulit dibedakan dari kenyataan.
Oleh karena itu, Bawaslu mendorong adanya regulasi yang secara eksplisit memberikan kewenangan pengawasan terhadap AI dalam penyelenggaraan pemilu. Harapannya, aturan ini dapat dikejar oleh pembuat undang-undang sebelum tahapan 2029 memasuki fase rawan.
“Saya meyakini pembuat undang-undang juga melihat persoalan ini sehingga ke depan tentulah ada upaya untuk bisa memberikan kewenangan terhadap Bawaslu dalam mengatasi atau melakukan pengawasan penggunaan AI misalnya,” ujarnya.
Ancaman Deepfake Disebut Makin Rawan pada Pemilu 2029
Diskusi media bertajuk "Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang 5 Tahun" juga menyoroti risiko yang belum pernah muncul pada pemilu sebelumnya. Ketua Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM), Achmad Satryo Yudhantoko, menyebut disinformasi berbasis deepfake sebagai ancaman paling serius dalam agenda demokrasi mendatang.
“Ini analisis kami terkait dengan risiko Pemilu 2029. Jadi, tentang disinformasi yang menggunakan deepfake itu akan lebih rawan. Kemudian juga polarisasi dan echo chamber,” katanya dalam forum yang digelar Bawaslu RI tersebut.
Bagi Sulawesi Tengah, pembekalan ini menjadi penting mengingat dinamika politik lokal yang kerap dipengaruhi arus informasi digital. Pengawas di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan akan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi konten manipulatif yang menyasar calon pemilih.
Dengan pelatihan yang menyentuh aspek teknis AI, Bawaslu berharap jajarannya tidak gagap menghadapi modus kampanye digital yang semakin canggih. Regulasi pengawasan yang tengah diupayakan juga diharapkan memberi payung hukum yang kuat bagi pengawas di daerah saat menindak pelanggaran berbasis AI. Ekosistem pemilu yang sehat pada 2029, menurut Lolly, bergantung pada kesiapan pengawas memahami teknologi sebelum teknologi itu digunakan untuk merusak proses demokrasi.
