Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggandeng tujuh perguruan tinggi di Sulawesi Tengah untuk menuntaskan persoalan tuberkulosis (TB) yang dinilai masif di wilayah tersebut. Wakil Menteri Dikti Fauzan menegaskan, intervensi bersama antara kampus, pemda, dan masyarakat dibutuhkan untuk menekan angka kesenjangan penemuan kasus yang masih tinggi.
PALU — Tujuh perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Tengah resmi dilibatkan dalam percepatan penanganan tuberkulosis (TB). Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan mendorong kampus-kampus tersebut untuk tidak hanya berperan akademik, tetapi juga menjadi entitas sosial yang hadir di tengah masyarakat.
Langkah ini diambil menyusul temuan pemerintah pusat mengenai kesenjangan yang cukup besar dalam penemuan kasus TB di provinsi tersebut. Kota Palu mencatatkan capaian tertinggi dengan 1.075 kasus, disusul Kabupaten Parigi Moutong 546 kasus, dan Kabupaten Banggai 510 kasus. Adapun sepuluh daerah lainnya masih berada di bawah angka 500 kasus.
Kampus sebagai Ekosistem Manusia Cendekia
Fauzan menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial yang tidak kalah penting dari tanggung jawab akademis. Menurutnya, kampus adalah ekosistem yang dihuni oleh masyarakat cendekia, sehingga kehebatan institusi pendidikan harus diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan warga sekitar.
"Kampus adalah tempat manusia-manusia unggul. Kampus merupakan satu ekosistem yang dihuni oleh masyarakat akademis, masyarakat pintar dan masyarakat cendekia," ujar Fauzan di Kota Palu, Sabtu.
Kolaborasi Rumuskan Solusi Berbasis Riset
Sinergi ini melibatkan sejumlah institusi pendidikan seperti Universitas Tadulako, Universitas Alkhairat, Universitas Tompotika Luwuk, Universitas Muhammadiyah Palu, Universitas Widya Nusantara, Poltekkes, dan STIK Indonesia Jaya. Mereka akan berkolaborasi dengan unit layanan kesehatan seperti RS Untad, Lab Kesda Sulteng, puskesmas, serta pemerintah daerah.
Fauzan menyebut kompleksitas masalah di daerah, termasuk stunting, kemiskinan, dan pengangguran, membutuhkan akselerasi gabungan antara kebijakan pemerintah daerah, kekuatan masyarakat, dan kapasitas akademis dari perguruan tinggi. Melalui kolaborasi ini, kampus diharapkan mampu merumuskan solusi berbasis riset dan pengabdian masyarakat untuk menuntaskan persoalan kesehatan yang ada.
"Saya kira kita semuanya siap untuk bergandengan tangan menyelesaikan
