SULAWESI TENGAH — Jakarta — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menerbitkan kepastian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Tanpa kepastian kuota, gejolak harga nikel di pasar global berpotensi terus berulang akibat spekulasi terhadap kebijakan satu perusahaan.
Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey, menyatakan industri nikel nasional tengah berada di titik krusial. Ia menegaskan kepastian RKAB bukan sekadar soal angka produksi, melainkan instrumen penyelaras antara pasokan tambang dan kebutuhan riil pabrik pengolahan.
"Tanpa kerangka
