SULAWESI TENGAH — Keputusan itu disampaikan Megawati bukan lewat perantara, melainkan dalam pertemuan langsung dengan Prabowo. Ia mengaku menyampaikan sikap partainya secara baik-baik kepada Presiden, bahwa PDIP tidak akan mengambil jatah kursi di kabinet meski tawaran itu sempat diberikan.
"Saya katakan, 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk', saya datang benar, ngomong baik-baik, 'saya tidak akan', ditawari untuk masuk, 'saya tidak masuk ke kabinet, Pak,'" ujar Megawati dalam acara yang disiarkan kanal YouTube BPIP itu.
"Saya akan berada di luar sebagai penyeimbang. Dengerin tuh semua, saya bukan oposisi," lanjutnya.
Arti Posisi Penyeimbang yang Dipilih Megawati
Pernyataan Megawati memetakan posisi politik PDIP yang berbeda dari sekadar berseberangan dengan pemerintah. Istilah "penyeimbang" yang ia gunakan mengindikasikan peran mengawasi kebijakan tanpa harus keluar dari arus utama dukungan terhadap pemerintahan.
Pilihan ini muncul di tengah dinamika koalisi yang berubah pasca-pemilu. Meski PDIP berada di luar pemerintahan, pernyataan Megawati mengisyaratkan kanal komunikasi dengan Istana tetap terbuka, setidaknya pada level ketua umum partai.
Kronologi Pernyataan di Hadapan BPIP
Pengakuan Megawati itu mengalir dalam sesi diskusi yang membahas arsip dasar negara. Ia menekankan bahwa keputusan untuk tidak bergabung dalam kabinet merupakan hasil pertimbangan matang, bukan keputusan emosional.
Bagian paling ditegaskan Megawati adalah pembedaan tegas antara "penyeimbang" dan "oposisi". Penegasan itu penting dibaca sebagai sinyal bahwa PDIP tidak akan menjadi kekuatan yang menghambat program pemerintah secara frontal, melainkan mengawal dari luar dengan kritik yang konstruktif.
Sinyal Politik Menjelang Dinamika 2026
Pernyataan ini keluar pada momen politik yang krusial, ketika peta kekuatan partai tengah diuji sejumlah kebijakan nasional. Sikap PDIP yang memilih di luar kabinet namun tidak menyatakan oposisi memberikan ruang gerak politik yang fleksibel.
Di satu sisi, PDIP bisa leluasa mengkritik kebijakan yang dinilai merugikan rakyat tanpa terbebani posisi sebagai bagian dari eksekutif. Di sisi lain, mereka tetap membuka peluang kerja sama politik dengan pemerintah di tingkat legislatif untuk isu-isu strategis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Istana Negara maupun Partai Gerindra terkait pernyataan Megawati tersebut. Publik menunggu respons Prabowo atas pengakuan langsung mantan presiden kelima itu, yang kini menempatkan PDIP pada posisi pengawas eksternal pemerintahan.
