DONGGALA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat menindaklanjuti kelanjutan program pangan nasional di wilayahnya. Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido, melakukan peninjauan langsung ke Kawasan Pangan Nusantara (KPN) yang terletak di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sabtu (9/5/2026).
Kunjungan ini merupakan perintah langsung dari Gubernur Anwar Hafid guna memetakan kondisi objektif di lapangan. Wagub didampingi oleh Kepala Bappeda Sulteng, jajaran Dinas Tanaman Pangan, serta M. Ridha Saleh, mantan Tenaga Ahli Gubernur yang memahami sejarah panjang pengelolaan kawasan tersebut.
Rombongan menyisir dua blok utama di kawasan tersebut. Blok pertama mencakup area seluas 20 hektare, sementara blok kedua memiliki hamparan mencapai 180 hektare. Saat ini, lahan yang telah melewati proses pembersihan (land clearing) tersebut mulai dimanfaatkan warga untuk menanam komoditas hortikultura dan perkebunan.
Potensi Lahan Subur dan Integrasi Wisata Danau
Dalam pengamatannya di lokasi, Wagub Reny Lamadjido mengaku terkesan dengan kualitas tanah di Desa Talaga. Ia menilai tanaman yang ada saat ini tumbuh dengan sangat baik, namun pengelolaannya memang belum mencapai titik maksimal.
“KPN ini sangat luar biasa, lahannya subur. Saya lihat tanamannya juga tumbuh dengan baik. Sangat disayangkan kalau tidak dikelola dengan baik,” ujar Wagub Reny di sela-sela peninjauan.
Menurutnya, infrastruktur di dalam kawasan sudah cukup memadai untuk mendukung aktivitas pertanian skala besar. Wagub mendorong adanya penyusunan peta jalan (road map) yang lebih komprehensif agar tercipta ekosistem pertanian dan perkebunan yang terintegrasi. Terlebih, lokasi KPN Donggala berada di posisi strategis yang berdampingan dengan objek wisata laut dan danau.
Instruksi Gubernur: Pembentukan Tim Percepatan dan Mitigasi
Pemerintah Provinsi menyadari bahwa pengelolaan KPN memerlukan penanganan khusus agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat lokal. Berdasarkan hasil rapat terbatas sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid telah memberikan instruksi tegas untuk memperkuat manajemen di lapangan.
Wagub Reny menjelaskan bahwa dalam waktu dekat akan dibentuk tim percepatan pembangunan KPN. Tim ini tidak hanya fokus pada urusan teknis pertanian, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan melalui tim mitigasi khusus.
“Gubernur memerintahkan agar segera dibentuk tim percepatan dan tim mitigasi sosial serta lingkungan. Ini untuk memastikan program berjalan cepat, tepat sasaran, dan ramah terhadap masyarakat sekitar serta kelestarian alam,” tegas Wagub Reny.
Kehadiran M. Ridha Saleh dalam rombongan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memahami rekam jejak KPN. Kawasan ini tercatat pernah memiliki sejarah sukses melalui pola kemitraan antara TNI dan petani lokal, yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ekosistem pangan ke depan.
