PALU — Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah Akris Fattah menyatakan capaian program bedah rumah tahun ini melebihi perencanaan awal. Dari target 100 unit, realisasi pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas RTLH menembus 124 unit.
“Dari target pembangunan tahun 2026 sebanyak 100 unit, Alhamdulillah capaian pekerjaan melebihi target menjadi 124 unit, baik untuk pembangunan rumah baru maupun peningkatan kualitas RTLH, dengan anggaran sebesar Rp7,48 miliar,” kata Akris, Kamis (10/9/2026).
Akris menjelaskan, RTLH merupakan rumah yang belum memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan minimum luas bangunan.
Peningkatan kualitas RTLH dilakukan lewat perbaikan komponen rumah, baik nonstruktural maupun struktural. Program ini juga mencakup pembangunan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) bagi warga yang membutuhkan.
Untuk pembangunan rumah baru, pemerintah memastikan hunian yang dibangun memenuhi standar keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan luas bangunan.
Hingga kini, progres pekerjaan program bedah rumah tersebut telah mencapai sekitar 60 persen. Beberapa pekerjaan bahkan sudah selesai di Kabupaten Banggai Kepulauan, Donggala, Tolitoli, dan Buol.
“Mudah-mudahan pada akhir September ini progres pekerjaan sudah mencapai 80 persen. Karena beberapa pekerjaan bahkan sudah selesai di Kabupaten Banggai Kepulauan, Donggala, Tolitoli dan Buol,” ujarnya.
Pemprov Sulawesi Tengah berencana meningkatkan program bedah rumah secara signifikan pada 2027. Jika tahun ini terealisasi 124 unit, tahun mendatang pembangunan dan perbaikan rumah ditargetkan mencapai 800 hingga 1.000 unit.
Peningkatan target itu merupakan arahan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid untuk mempercepat penanganan warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni sekaligus menekan angka kemiskinan di Sulteng.
Akris menegaskan program tersebut akan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penerima program bedah rumah diprioritaskan bagi warga yang masuk kategori kesejahteraan Desil 1 hingga Desil 4.
“Kami menjamin program ini tidak mungkin menyentuh seluruh sekitar 80 ribu masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni. Karena itu, kami akan menarik atau menentukan penerima bantuan dari data masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
“Kami juga menjamin program bedah rumah ini tidak akan diberikan kepada masyarakat golongan Desil 5. Yang akan mendapatkan bantuan adalah masyarakat yang masuk kategori Desil 1 sampai Desil 4,” tegasnya.
Selain membantu warga memperoleh hunian layak, program ini diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat daerah. Pemprov Sulteng berupaya melibatkan tenaga kerja lokal dalam pembangunan maupun perbaikan rumah.
“Kami berupaya menggunakan tenaga kerja lokal. Misalnya, tukang yang ada di daerah tersebut akan kami berdayakan. Kalaupun memang tidak tersedia tenaga kerja atau tukang di desa itu, barulah kami menggunakan tenaga kerja dari kabupaten lain,” pungkasnya.