SULAWESI TENGAH — Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan timnya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta Gubernur NTT untuk mempercepat proses pemulihan. Ara, sapaan akrabnya, menegaskan instruksi untuk bekerja lebih cepat dan akurat dalam penanganan pascabencana.
"Kita juga sudah rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), saya juga sudah koordinasikan di internal, saya juga sudah koordinasi dengan bapak gubernur. Saya sudah pesankan kita bekerja lebih cepat, koordinasi lebih cepat, lebih akurat," ujar Maruarar di Wisma Mandiri Jakarta, Senin (17/8/2026).
Fase tanggap darurat memang belum berakhir, namun Kementerian PKP menilai proses menuju pemulihan tempat tinggal tidak bisa menunggu. Menurut Maruarar, pengalaman penanganan gempa di Sumatera menjadi acuan, di mana pembangunan hunian tetap sudah dimulai bersamaan dengan masa tanggap darurat.
"Saya tahu ini masih masa dalam tanggap darurat, tapi kita juga seperti di Sumatera pada saat tanggap darurat kita juga sudah mulai bekerja sama membangun hunian tetap. Jadi kita harus bekerja lebih cepat lagi sesuai arahan Presiden Prabowo untuk rakyat kita," katanya.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diumumkan pada 17 Agustus mencatat korban tewas terbanyak berada di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Pendataan korban dan kerusakan bangunan masih terus dilakukan oleh BNPB.
Presiden Prabowo Subianto telah memastikan penanganan gempa dilakukan secara lintas sektor. Sebanyak 50.000 paket bantuan sembako telah dikirim ke NTT pada Sabtu (15/8) untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang mengungsi.
Selain bantuan logistik, Presiden meminta keterlibatan Perum Bulog, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam penanganan di lapangan. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar selama kondisi darurat.
Koordinasi antara Kementerian PKP dan pemerintah daerah menjadi krusial untuk menentukan kebutuhan hunian, lokasi pembangunan, serta bentuk penanganan bagi warga yang rumahnya rusak. Maruarar menegaskan kementeriannya akan mengikuti arahan pemerintah pusat untuk mempercepat proses tersebut.
"Kita harus bekerja lebih cepat lagi sesuai arahan Presiden Prabowo untuk rakyat kita," ujar Maruarar.