SULAWESI TENGAH — Angka tersebut disampaikan Wihaji merujuk laporan sementara Badan Gizi Nasional (BGN) per 3 Juni 2026. Dari total 29.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar, baru 75 persen atau 22.672 unit yang benar-benar melayani kelompok 3B—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
"Dari data yang saya ambil dari BGN sementara, laporannya per tanggal 3 Juni sebagai berikut. Mulai dari SPPG-nya 29 ribu, kemudian yang, mohon maaf, yang sudah melayani 3B masih 75 persen atau 22.672 unit," kata Wihaji dalam rapat.
"Tapi izin, sekali lagi, dari target, bukan, mohon maaf, dari jumlah sasaran 25 juta masih 38,51 persen. Dan ini mulai coba kita bangun komunikasi baru dengan BGN, khususnya MBG 3B," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta penjelasan detail mengenai dasar penetapan angka sasaran 25 juta penerima. Menanggapi hal itu, Wihaji menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil proyeksi dari dua sumber data utama.
"Bahwa jumlah sasaran ini berdasarkan data dari SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) di BPS dan dari data pemutakhiran PK (Pendataan Keluarga) di Kemendukbangga. Jadi itu dasarnya proyeksi," jelas Wihaji.
Proyeksi ini, kata dia, menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengukur sejauh mana program MBG menjangkau kelompok ibu dan anak yang paling membutuhkan. Ketimpangan antara jumlah SPPG yang sudah melayani 3B dengan realisasi penerima menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut.
Menghadapi kesenjangan tersebut, Wihaji mengusulkan perubahan strategi pendistribusian MBG untuk kelompok 3B. Kemendukbangga, menurutnya, tengah menyiapkan prosedur operasional standar (SOP) yang lebih spesifik agar distribusi berjalan efektif tanpa melanggar aturan yang berlaku.
"Tetapi ini perlu saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan strategi optimalisasi peran Kemendukbangga tentang MBG 3B," ujar Wihaji di hadapan anggota Komisi IX.
"Termasuk barangkali harus ada pola-pola baru yang menyesuaikan kondisi hari ini tanpa melanggar aturan. Termasuk di kementerian kita membuat SOP-SOP, khususnya SOP pendistribusian dan SOP edukasi biar tidak menjadi masalah," imbuhnya.
Langkah ini dinilai krusial mengingat kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita merupakan sasaran prioritas program gizi nasional. Keterlambatan atau ketidaktepatan distribusi pada kelompok ini berpotensi mempengaruhi angka stunting dan kesehatan ibu di masa mendatang.
Wihaji memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BGN untuk mengejar ketertinggalan cakupan penerima. Ia menargetkan pola baru yang dirancang bisa segera diimplementasikan dalam waktu dekat.