POSO — Rapat pemaparan hasil kajian ilmiah soal kerusakan puluhan rumah warga itu digelar di ruang kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Poso H Soeharto Kandar. Turut hadir manajemen PT Poso Energy, Tim Satgas PKA Sulawesi Tengah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
Tim Pakar ITB yang terdiri dari akademisi geologi, geodesi, dan teknik sipil memaparkan hasil survei lapangan yang dilakukan pada 17–20 November 2025. Mereka menggunakan metode Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) dengan mengolah 371 citra satelit untuk memetakan pergerakan tanah di Desa Sulewana.
Hasil kajian menyebutkan kerusakan rumah warga dipicu oleh kombinasi beberapa faktor. Mulai dari aktivitas gempa bumi, tingginya curah hujan, karakteristik geologi berupa batuan lempung yang tidak stabil, hingga aktivitas operasional PLTA Poso Energy, termasuk getaran dari generator, tail-race, dan sisa dampak peledakan saat pembangunan bendungan.
Meski aktivitas PLTA disebut sebagai salah satu pemicu, hasil pengukuran menunjukkan tingkat getaran—baik dari peledakan maupun aliran air—masih berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai standar SNI 7571:2023, yakni sebesar 2,00 mm/s. Tim juga tidak menemukan indikasi gerusan tebing sungai yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir berdasarkan analisis citra satelit.
“Saya tidak memahami persoalan teknis getaran tanah, tetapi saya sangat memahami getaran batin warga di Desa Sulewana yang rumahnya mengalami kerusakan,” ujar Wakil Gubernur Reny A Lamadjido dalam arahannya.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan agar PT Poso Energy berkomitmen memperbaiki seluruh rumah warga yang rusak, apa pun hasil kajian ilmiah. Menurutnya, ada dua opsi penanganan: relokasi warga di zona rawan atau perbaikan total dengan penguatan struktur bangunan.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi. PT Poso Energy diminta melakukan pemantauan lingkungan secara berkala dan memperbarui dokumen AMDAL. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Poso diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai karakteristik geologi lokal, serta menangani fisik rumah warga—baik lewat perbaikan bangunan dengan standar konstruksi layak maupun relokasi bagi rumah yang berada di zona rawan longsor.
Warga yang rumahnya rusak masih menunggu kepastian penanganan. Kehadiran Wakil Bupati Poso dalam rapat tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah mengawal persoalan ini secara objektif dan berbasis kajian ilmiah. Wakil Gubernur Reny menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama di atas pertimbangan teknis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian apakah opsi relokasi atau perbaikan total yang akan dipilih. Namun, Pemprov Sulawesi Tengah memastikan proses penanganan akan melibatkan semua pihak, termasuk akademisi dan perusahaan.
Seluruh 29 rumah warga yang terdata mengalami kerusakan akan diperbaiki. PT Poso Energy telah diminta untuk berkomitmen melakukan perbaikan tanpa menunggu hasil akhir kajian lebih lanjut.
Belum ada jadwal pasti. Pemerintah daerah masih menunggu rekomendasi teknis lebih lanjut dari tim pakar ITB dan hasil pemantauan lingkungan berkala yang diminta dilakukan oleh PT Poso Energy.