PALU — Angka pengangguran di Kota Palu tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan daerah lain di Sulawesi Tengah. Data ini menjadi perhatian serius karena masuk dalam satu dari enam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan daerah.
Kota Palu, sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan di Sulawesi Tengah, justru menghadapi tantangan paling berat dalam menekan angka pengangguran. Tingginya angka ini dipicu oleh terbatasnya lapangan kerja formal yang mampu menyerap angkatan kerja baru setiap tahunnya.
Lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di kota ini kerap kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi. Sektor informal menjadi satu-satunya pilihan bagi sebagian warga, namun pendapatannya tidak menentu dan tidak tercatat dalam statistik resmi ketenagakerjaan.
Pengangguran yang berkepanjangan memicu berbagai persoalan sosial. Warga usia produktif yang tidak bekerja rentan mengalami tekanan ekonomi dan psikologis. Dalam beberapa kasus, rasa putus asa akibat sulitnya mendapat pekerjaan mendorong tindakan di luar batas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palu menyebut bahwa angka pengangguran terbuka di kota ini masih di atas rata-rata provinsi. Pemerintah daerah terus mendorong program pelatihan kerja dan kemitraan dengan perusahaan swasta untuk membuka lebih banyak lowongan.
Selain tingkat pengangguran, ada lima indikator lain yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan di Sulawesi Tengah. Indikator-indikator tersebut mencakup aspek ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan data ini sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan strategis. Setiap daerah, termasuk Kota Palu, diminta menyusun program prioritas yang langsung menyentuh permasalahan ketenagakerjaan.
Pemerintah Kota Palu telah menyiapkan sejumlah langkah jangka pendek dan menengah untuk menekan angka pengangguran. Program padat karya dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja mulai digencarkan sejak awal tahun ini.
Namun, hasil nyata dari kebijakan tersebut diperkirakan baru terlihat dalam satu hingga dua tahun ke depan. Butuh waktu untuk menyelaraskan kompetensi tenaga kerja lokal dengan permintaan industri yang terus berubah.
Pemerintah daerah belum memiliki program spesifik yang menyasar kelompok pengangguran putus asa. Namun, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi untuk memberikan pendampingan psikologis dan pelatihan motivasi bagi warga yang lama menganggur.
Kelompok usia 18-25 tahun, terutama lulusan SMA dan sarjana baru, menjadi kelompok paling terdampak. Mereka kerap menghadapi ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja di Kota Palu.
Pemkot Palu akan memperkuat kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan perusahaan swasta untuk menyediakan program magang bersertifikat. Selain itu, pameran bursa kerja rutin akan digelar setiap tiga bulan sekali untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.