LUWUK — Perhatian publik kembali tertuju pada masa depan guru honorer di tengah gencarnya pemerintah menggalakkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah refleksi kritis dari seorang pendidik di Sulawesi Tengah menyoroti ketimpangan perhatian ini, di mana guru yang telah mengabdi belasan tahun masih bergulat dengan ketidakpastian status, sementara anggaran program MBG mencapai Rp 335 triliun dalam APBN 2026.
Kabar baiknya, pemerintah dan DPR telah menyepakati arah kebijakan baru. Guru PPPK paruh waktu akan diarahkan menjadi PPPK penuh waktu, dan bagi mereka yang berstatus penuh waktu, akan dibuka kesempatan mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027. Namun, kata kunci yang perlu digarisbawahi adalah "kesempatan", yang belum tentu berarti kepastian.
Kesempatan vs Kepastian: Mekanisme Seleksi Masih Tanda Tanya
Pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah bagaimana seleksi tersebut akan dilaksanakan. Guru PPPK penuh waktu yang telah berstatus ASN dan melewati proses panjang sebagai non-ASN merasa pengabdian mereka tidak bisa diukur hanya dari lembar ujian.
Mereka berharap masa pengabdian, pengalaman mengajar, dan sertifikasi yang dimiliki dapat dihitung sebagai modal berharga. Tanpa kejelasan batas usia dan bobot penilaian pengalaman, kebijakan ini justru berpotensi menciptakan kecemasan baru di kalangan pendidik.
Status "Paruh Waktu" yang Tidak Mengenal Istilah Paruh Waktu
Perubahan status dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu disambut baik, namun ada kekhawatiran bahwa istilah tersebut hanya menjadi ruang tunggu baru. Kebutuhan hidup seorang guru tidak mengenal status kepegawaian; biaya transportasi, kebutuhan rumah tangga, dan tanggung jawab mendidik tetap berjalan setiap harinya.
Peta jalan yang jelas diperlukan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi perubahan status di atas kertas. Guru yang setiap pagi menempuh perjalanan jauh ke sekolah dengan fasilitas terbatas bukanlah sekadar angka dalam data kepegawaian.
MBG dan Guru: Bukan Dua Kepentingan yang Harus Dipertentangkan
Alokasi Rp 335 triliun untuk MBG menunjukkan besarnya perhatian negara terhadap pemenuhan gizi anak. Anak yang sehat memang lebih siap menerima pelajaran, dan guru tentu senang melihat muridnya dalam kondisi baik. Namun, pendidikan memiliki persoalan yang jauh lebih panjang daripada sekadar membagikan makanan.
Setelah makanan selesai dibagikan, anak-anak masuk kelas dan bertemu guru yang mengajar mereka membaca, berpikir, dan menemukan arah hidup. Pekerjaan ini tidak selesai dalam satu periode pemerintahan, sehingga perhatian terhadap MBG harus berjalan beriringan dengan penyelesaian masalah kesejahteraan guru.
Angka di Balik Ruang Kelas: Manusia, Bukan Formasi
Pembicaraan tentang guru seringkali terjebak pada angka: jumlah formasi, jumlah PPPK, dan jumlah anggaran. Padahal di balik angka tersebut ada orang-orang yang telah menukar sebagian masa hidupnya dengan pekerjaan mendidik. Mereka adalah individu yang usianya terus berjalan dan masa depannya menggantung pada keputusan birokrasi.
Dengan anggaran MBG yang sangat besar, tuntutan terhadap kualitas pelaksanaan program tersebut juga semakin tinggi. Makanan harus benar-benar bergizi, distribusi tepat sasaran, dan pengelolaan dana harus transparan. Uang yang digunakan adalah uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, sama seperti negara juga harus bertanggung jawab atas kepastian nasib para pendidiknya.
