JAKARTA — Baru saja memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Stadion Marilonga, Kabupaten Ende, Senin (17/8/2026), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak beristirahat lama. Ia langsung bertolak ke Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk meninjau dampak gempa bumi.
Peninjauan itu dilakukan demi memastikan pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak berjalan cepat.
Di Nagekeo, Dody langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah, memeriksa kondisi pascabencana, dan mendata kebutuhan mendesak di lapangan.
"Arahan dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan," kata Menteri PU Dody dalam rapat koordinasi di Nagekeo.
Data awal titik-titik infrastruktur yang rusak diminta segera diserahkan pemda, sebagai dasar Kementerian PU menerjunkan tim pengecekan lapangan.
"Untuk tahap pertama, tidak perlu terlalu detail dulu. Saya tahu data bencana pasti terus bertambah. Hari ini mungkin sekian, besok bisa bertambah lagi. Data awal saja diberikan kepada kami, kemudian tim bisa segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengecek satu per satu dan mulai bekerja," ujar Dody Hanggodo.
Ia menegaskan, fasilitas paling krusial bagi warga wajib diprioritaskan, dan pemda diminta menyampaikan area yang membutuhkan penanganan darurat.
"Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," kata Menteri PU Dody.
Dukungan air bersih sudah dimobilisasi Ditjen Cipta Karya untuk memenuhi suplai harian masyarakat terdampak, sementara BPJN NTT terus membersihkan titik longsor di ruas Wolowaru-Maumere, Malwatar-Batas Kota Ruteng, dan Aegela-Batas Kota Ende.
Kementerian PU berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pemda serta pendataan menyeluruh kerusakan permukiman dan infrastruktur dasar lainnya di wilayah terdampak.
Langkah-langkah ini diambil agar warga Nagekeo tidak berlama-lama menunggu pemulihan layanan dasar pascabencana.
Penanganan bencana ini turut melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk unsur TNI dan Polri, bersama pemerintah daerah setempat, agar bantuan dan dukungan infrastruktur dasar bisa diberikan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Kunjungan ke Nagekeo ini menyusul rapat koordinasi penanganan darurat yang sebelumnya digelar di Labuan Bajo, sehari setelah gempa bumi mengguncang wilayah Flores.
Selain aspek fisik, Kementerian PU juga memastikan proses pendataan kerusakan berjalan transparan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran bagi warga terdampak.
