BAHODOPI — Kawasan industri nikel terintegrasi PT IMIP kini menjadi lokomotif ekonomi utama bagi masyarakat di lingkar tambang Kabupaten Morowali. Total pengeluaran bulanan karyawan di wilayah ini diperkirakan mencapai Rp 492 miliar, yang secara akumulatif menyentuh angka Rp 5,9 triliun dalam setahun.
UMKM Lokal Jadi Pilihan Utama Belanja Karyawan IMIP
Data terbaru pada Jumat (8/5/2026) menunjukkan kehadiran industri padat modal ini diikuti oleh pertumbuhan pesat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebanyak 7.643 unit UMKM kini beroperasi di Bahodopi, dengan komposisi 78 persen merupakan usaha mikro dan 22 persen usaha kecil.
Menariknya, sebanyak 57 persen karyawan menyatakan lebih sering berbelanja di warung atau kios lokal dibandingkan toko modern. Faktor kedekatan lokasi dan harga yang terjangkau menjadi alasan utama kuatnya preferensi belanja pada pelaku usaha di sekitar kawasan, selain adanya kedekatan sosial dengan para penjual.
Sektor Kuliner dan Properti Raup Cuan Terbesar
Sektor makanan dan minuman menjadi tulang punggung ekonomi dengan 98,4 persen responden mengalokasikan dana untuk konsumsi harian. Rata-rata belanja makan mencapai Rp 2,19 juta per orang setiap bulan, sebuah angka belanja yang stabil berkat dominasi pekerja usia produktif.
Selain urusan perut, sektor properti lokal juga kecipratan berkah ekonomi yang signifikan. Mayoritas pekerja atau sekitar 82,6 persen tinggal di rumah kos atau kontrakan dengan tarif sewa rata-rata Rp 1,26 juta per bulan, sementara 79,3 persen responden juga rutin mengeluarkan biaya untuk jasa transportasi lokal.
Mengapa Pekerja Usia 26-35 Tahun Jadi Penggerak Utama?
Karakteristik demografi di kawasan IMIP didominasi oleh kelompok usia 26–35 tahun yang mencapai 56,4 persen dari total tenaga kerja. Kelompok usia ini memiliki kecenderungan tingkat konsumsi kebutuhan harian yang tinggi, sehingga mampu menjaga ritme ekonomi lokal di Bahodopi tetap dinamis.
Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memandang fenomena ini sebagai sinyal pentingnya penguatan sektor perdagangan, logistik, dan konstruksi. “Langkah ini bertujuan membantu memperluas distribusi manfaat ekonomi dari aktivitas industri. Selain itu, dapat membantu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” tulis BI Sulteng dalam keterangan resminya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulteng, Andi Irman, menuturkan pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah. Strategi ini dibarengi dengan pengelolaan potensi fiskal untuk mendukung hilirisasi industri.
“Selain pengelolaan potensi fiskal daerah, pemerintah mendukung kebijakan hilirisasi industri untuk memberikan nilai tambah komoditas daerah,” kata Andi Irman. Diversifikasi ekonomi pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata juga mulai disiapkan agar struktur ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada satu sektor utama dalam jangka panjang.
