PALU — Dukungan Kementerian Hukum terhadap proses kewarganegaraan pemain dinilai menjadi salah satu kunci penguatan Tim Nasional Indonesia. Yunus Nusi menegaskan bahwa fasilitasi tersebut dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Yunus, kolaborasi antara PSSI dan Kemenkum telah berjalan dan perlu dijaga keberlanjutannya. Ia berharap kerja sama itu terus memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas sepak bola nasional di tingkat internasional.
Isu naturalisasi diangkat dalam forum kongres daerah karena berkaitan langsung dengan daya saing tim nasional. Proses kewarganegaraan pemain membutuhkan dukungan lintas kementerian, termasuk Kemenkum yang dipimpin Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Bagi PSSI, kelancaran proses tersebut menentukan seberapa cepat pemain hasil naturalisasi bisa memperkuat skuad. Yunus menempatkan dukungan Kemenkum sebagai bagian dari upaya memperkuat Timnas Indonesia secara keseluruhan.
Dalam kesempatan yang sama, Yunus meminta Kongres Luar Biasa PSSI Sulawesi Tengah berlangsung lancar dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan ketentuan organisasi. Ia menegaskan kepengurusan baru punya pekerjaan rumah yang jelas.
Prioritasnya mencakup pembinaan pemain usia dini, peningkatan kualitas kompetisi, serta perluasan ruang bagi talenta sepak bola daerah. "Kepengurusan baru harus mampu memperkuat pembinaan pemain usia dini, meningkatkan kualitas kompetisi, serta membuka ruang lebih luas bagi talenta sepak bola daerah untuk berkembang hingga tingkat nasional," kata Yunus.
Kongres di Hotel Santika Palu diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tengah, seluruh pengurus PSSI kabupaten/kota, dan pengurus klub sepak bola se-Sulawesi Tengah. Abcandra Muhammad Akbar Supratman maju sebagai calon tunggal Ketua Umum Asprov PSSI Sulawesi Tengah periode 2026–2030.
Kehadiran jajaran Kemenkum di daerah turut mewarnai forum tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Hendrik Pagiling hadir mendampingi Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Transformasi Digital Noor Karompot.
Kehadiran keduanya disebut sebagai bentuk dukungan Kementerian Hukum dalam memperkuat sinergi dengan elemen strategis di daerah. Sinergi itu dinilai penting agar program pembinaan dan kompetisi di Sulawesi Tengah berjalan seiring kebijakan pusat.