PALU — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Sulteng Wahyu Agus Pratama menyebut integrasi kanal Berani Samporoa ke SP4N-LAPOR! bertujuan memangkas jalur birokrasi pengaduan. Selama ini, laporan warga yang masuk lewat kanal daerah tetapi menjadi kewenangan kementerian atau lembaga pusat harus dimasukkan ulang secara manual.
Dengan integrasi tersebut, laporan diteruskan otomatis ke instansi pusat yang berwenang. Warga tidak perlu lagi mengirim aduan yang sama ke dua kanal berbeda.
Pengembangan layanan Berani Samporoa ditopang dua komponen anggaran. Pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras penunjang Command Center dialokasikan sekitar Rp 2,35 miliar.
Komponen kedua adalah operasional dan dukungan sumber daya manusia, termasuk honorarium operator Command Center serta petugas layanan Berani Samporoa, sebesar Rp 68,6 juta.
"Nilai pengadaan infrastruktur Command Center secara keseluruhan relatif besar karena mencakup berbagai kebutuhan teknologi informasi lainnya. Namun operasional pengaduan masyarakat kami pastikan berjalan efisien dan akuntabel," kata Wahyu.
Data terbaru 2026 di Command Center mencatat 4.618 laporan masyarakat masuk ke kanal Berani Samporoa. Sebanyak 3.635 laporan di antaranya telah diselesaikan.
Masih ada 982 laporan dalam tahap tindak lanjut. Satu laporan berstatus ditolak karena dinilai tidak sesuai kriteria penanganan.
"Dari total aduan yang masuk, sebanyak 982 laporan saat ini masih berada dalam tahap proses tindak lanjut, sementara satu laporan berada pada status ditolak karena tidak sesuai kriteria penanganan," ujar Wahyu.
Sejak dioperasikan akhir 2025 sebagai kanal pengaduan resmi daerah, tingkat penyelesaian aduan melalui platform digital terintegrasi Berani Samporoa tercatat mencapai 79 persen.
Pemprov Sulteng menetapkan sejumlah indikator keberhasilan layanan ke depan. Indikator itu mencakup peningkatan persentase penyelesaian laporan, kepastian tenggat respons, dan kelengkapan bukti tindak lanjut di lapangan.
Pemerintah provinsi juga akan mengukur kepuasan masyarakat terhadap pemecahan masalah yang diberikan. Hasil survei itu menjadi dasar evaluasi kanal aduan yang terhubung dengan sistem pemerintah pusat.