SULAWESI TENGAH — Komisaris Utama PT Sofyan Hotels Tbk Riyanto Sofyan mengusulkan pembentukan badan khusus wisata halal yang berada langsung di bawah Presiden atau Wakil Presiden. Usulan itu disampaikan dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/9/2026), karena pengembangan sektor ini dinilai belum terkoordinasi lintas kementerian. Riyanto menilai Indonesia punya pasar besar, tetapi eksekusinya masih tersendat soal pemahaman dan tata kelola.
Riyanto menyebut pengembangan wisata halal nasional melibatkan sekitar 18 kementerian. Menurut dia, tanpa lembaga yang punya kewenangan eksekutif, program dan kebijakan berjalan sendiri-sendiri.
Dia menilai keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sudah menjadi langkah positif. Namun, lembaga itu belum memiliki kewenangan eksekusi yang cukup untuk memastikan program berjalan terintegrasi.
"Yang ada sekarang bukan tidak ada. Ada. Tetapi persoalannya pelaksanaan dan kewenangan eksekusinya," kata Riyanto.
Riyanto menegaskan badan khusus yang diusulkan tidak harus berbentuk kementerian baru. Yang penting, lembaga tersebut punya otoritas untuk menyinkronkan program, anggaran, hingga implementasi di lapangan.
"Lembaga khusus ini harus di bawah Presiden atau paling tidak Wakil Presiden yang punya otoritas untuk eksekusi," ujarnya.
Dia menganalogikan pengembangan wisata halal butuh sosok yang berperan seperti CEO di korporasi. Jika semua direktur berjalan sendiri-sendiri, tidak ada yang mengatur arah gerak bersama.
"Kalau di korporasi itu ada CEO. Kalau semua direktur berjalan sendiri-sendiri, siapa yang mengatur? Nah, di wisata halal juga perlu ada yang mengorkestrasi," kata Riyanto.
Selain soal koordinasi, Riyanto menyoroti anggapan di masyarakat bahwa wisata halal atau muslim friendly bersifat eksklusif. Menurut dia, konsep itu justru tambahan layanan yang membuat destinasi lebih ramah bagi wisatawan Muslim tanpa mengurangi kenyamanan wisatawan lain.
"Masih ada anggapan kalau bicara wisata ramah muslim atau halal itu menjadi eksklusif. Padahal, justru tidak seperti itu," ujarnya.
Dia menyebut dua persoalan utama yang harus dibereskan lebih dulu. "Yang pertama itu pemahaman. Yang kedua orkestrasi dan governance," kata Riyanto dalam diskusi tersebut.
Riyanto menilai sebagian pelaku usaha belum melihat peluang ekonomi dari layanan ramah muslim. Mereka khawatir penerapan konsep ini justru mempersempit pasar dan membuat destinasi terkesan eksklusif.
Padahal, menurut dia, kenyataannya sebaliknya. "Muslim friendly itu memperluas jangkauan pasar tanpa mengurangi pasar yang sudah ada," katanya.
Dia mencontohkan sejumlah hotel di Thailand yang dimiliki non-muslim justru aktif menyediakan layanan ramah muslim. Alasannya sederhana: potensi pasarnya besar.
Riyanto menambahkan pelaku usaha membutuhkan riset aplikatif dan berbasis data. Selama ini, banyak riset fokus pada pemasaran dan data makro, sementara pengusaha ingin tahu bentuk implementasi dan dampaknya terhadap bisnis.
Pasar wisatawan Muslim dari Malaysia disebut Riyanto sebagai salah satu peluang terbesar. Kedekatan geografis membuat Indonesia relatif mudah dijangkau dibanding destinasi jarak jauh.
"Malaysia memang menjadi salah satu pasar yang sangat penting. Jaraknya dekat dan mobilitasnya tinggi," ujarnya.
Dia berharap pengembangan wisata halal tidak lagi berhenti pada perdebatan istilah. Fokusnya perlu diarahkan ke penguatan ekosistem, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kualitas layanan.
"Pasarnya ada. Potensinya besar. Tinggal bagaimana kita mengorkestrasi semuanya agar bergerak ke arah yang sama," kata Riyanto.