SULAWESI TENGAH — Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini, mengungkapkan bahwa salah satu solusi jangka pendek yang tengah diupayakan adalah penagihan piutang perusahaan kepada sejumlah instansi pemerintah. Berdasarkan hasil audit, PT Pos memiliki tagihan senilai Rp158 miliar kepada Kementerian Sosial (Kemensos), yang rencananya akan digunakan untuk menutup kebutuhan pembayaran gaji karyawan bulan depan.
"Tagihannya PT Pos ke Kemensos itu Rp158 miliar hasil audit. Mereka catatannya sebenarnya Rp200 sekian, tetapi hasil audit itu Rp158 miliar. Yang itu nanti dipakai buat membayar gaji karyawan," ujar Anggia di kompleks parlemen, Rabu malam.
Selain ke Kemensos, perusahaan yang berdiri sejak era kolonial ini juga tercatat memiliki tagihan kepada Perum Bulog dan Perum Peruri. Namun, Anggia tidak merinci lebih jauh nilai tagihan dari dua BUMN tersebut.
Audiensi yang berlangsung tertutup tersebut tidak hanya membahas kebutuhan jangka pendek. Anggia menegaskan bahwa ada komitmen bersama antara manajemen, perwakilan karyawan, dan Danantara untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap fundamental bisnis PT Pos.
"Di samping itu, lebih ke depannya lagi tentu ada komitmen bersama antara manajemen, karyawan yang 31.000 itu tadi, dan Danantara untuk bisa sama-sama menyehatkan kondisi PT Pos yang hari ini masih terpuruk," tuturnya.
Menurut Anggia, PT Pos masih memiliki prospek besar di sektor logistik masa depan. Karena itu, perusahaan perlu disehatkan agar bisa kembali berkembang dan memberikan manfaat bagi negara.
"Memang Pos ini sebenarnya kan jadi bisnis logistik masa depan yang memang harus disehatkan. Dan kita sudah punya komitmen untuk bareng-bareng bisa membuat PT Pos Indonesia menjadi lebih berjaya lagi," katanya.
Persoalan PT Pos bukan sekadar utang atau arus kas. Perusahaan ini menanggung beban sosial yang besar: 31.000 karyawan aktif ditambah 28.000 pensiunan yang totalnya mencapai 59.000 jiwa. Belum lagi keluarga yang menggantungkan hidup dari masing-masing individu tersebut.
"Jadi, Pos Indonesia ini kan dalam kondisi yang memang harus diperhatikan. Harus diperhatikan karena ada 31.000 karyawan, ditambah lagi pensiunan itu ada 28.000. Jadi banyak sekali stakeholder yang ada di PT Pos, hajat hidup orang banyak," kata Anggia.
Kondisi ini yang membuat DPR mendesak agar solusi penyehatan perusahaan tidak setengah-setengah. Audiensi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah dan DPR serius menangani nasib BUMN tertua di Indonesia tersebut, yang kini berada di bawah pengawasan Danantara.