PALU — Kabupaten Sigi dan Tojo Una-Una menjadi prioritas utama dalam program internet desa Berani Berdering yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah. Kedua daerah itu masing-masing mendapat alokasi untuk 15 desa, lebih banyak dibanding kabupaten lain yang hanya 12 desa.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Sulteng Wahyu Agus Pratama mengatakan, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp10,3 miliar untuk 150 desa sasaran.
Setiap desa penerima manfaat mendapatkan dana sebesar Rp69 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp40 juta dialokasikan untuk pengadaan peralatan seperti fiber optik.
Sisanya digunakan untuk pembelian jaringan satelit serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola. "Total ada 150 desa yang kita fokuskan, di mana setiap desa menerima anggaran sebesar Rp69 juta untuk menjalankan program Berani Berdering," kata Agus di Kota Palu, Selasa.
Kebijakan ini diambil karena dua kabupaten tersebut baru saja keluar dari status daerah tertinggal. Kondisi geografis yang sulit juga menjadi pertimbangan utama.
Masih banyak desa terpencil di Sigi dan Tojo Una-Una yang membutuhkan dukungan infrastruktur, tidak hanya internet tetapi juga sektor penunjang lainnya. Pemerataan akses digital dinilai menjadi pintu masuk pembangunan di wilayah terpencil.
Program ini sebenarnya sudah berjalan di beberapa titik. Salah satunya di Desa Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi yang mulai beroperasi sejak 2024.
Menariknya, implementasi di desa tersebut melibatkan organisasi dari luar negeri. "Jadi, di sana ada dibentuk kelompok komunitas informasi masyarakat yang mengolah terkait dengan jaringan internet," ujar Agus.
Kehadiran internet di desa diharapkan memperlancar layanan publik. Proses belajar mengajar di sekolah, layanan puskesmas, hingga operasional kantor desa menjadi sasaran utama.
Kantor-kantor layanan publik lain di pelosok juga akan merasakan dampaknya. Program ini merupakan jawaban atas keluhan warga yang selama ini kesulitan mengakses jaringan di daerah terpencil.
Jadwal implementasi tahap awal menunggu dukungan anggaran perubahan APBD Provinsi Sulteng. Jika sesuai rencana, 150 desa sasaran mulai menerima bantuan pada Oktober 2026.