SULAWESI TENGAH — Keputusan itu dihasilkan dalam High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Kamis (20/8). Forum yang mengusung tema "Memperkuat Stabilitas Harga dan Digitalisasi Transaksi untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu" ini dihadiri perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bank BTN, BPS, serta dinas terkait seperti Perdagangan dan Perindustrian, Pertanian, dan Pekerjaan Umum.
Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah menempatkan inflasi IHK Kota Palu secara tahunan (year on year/yoy) di 2,96 persen. Angka ini masih di bawah batas atas sasaran nasional 3,5 persen, namun pemerintah daerah tidak mengambil posisi longgar.
"Kegiatan seperti ini sudah beberapa kali kita lakukan. Saya berharap dalam setiap High Level Meeting seluruh peserta dapat menyimak dengan baik paparan dari Bank Indonesia maupun BPS terkait bagaimana kondisi dan perkembangan inflasi di daerah kita," kata Imelda dalam arahan yang dikutip dari rilis resmi Pemkot Palu.
Imelda menegaskan pengendalian inflasi bukan pekerjaan satu instansi. Ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga menjadi variabel yang harus dipantau lintas sektor. Gerakan Pangan Murah yang selama ini dijalankan Dinas Pertanian disebutnya sebagai salah satu intervensi nyata yang harus terus dilanjutkan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia.
Di luar pengendalian harga, forum ini menyoroti agenda digitalisasi transaksi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Imelda secara spesifik meminta kolaborasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Bank BTN diperkuat, terutama dalam hal distribusi rompi dan barcode QRIS kepada pelaku UMKM.
"TP2DD ini berkaitan dengan digitalisasi transaksi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Kami berharap sinergi antara Perdagin dan BTN terus dilakukan, terutama dalam percepatan distribusi rompi dan barcode QRIS kepada pelaku UMKM," jelas Imelda.
Perluasan adopsi QRIS dinilai memberi dampak ganda. Bagi pelaku usaha, transaksi menjadi lebih praktis dan aman. Bagi pemerintah, data transaksi digital memudahkan perencanaan kebijakan ekonomi berbasis data riil di lapangan.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Pemkot Palu bersama TPID akan kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional. Sidak ini dirancang untuk memantau pergerakan harga sekaligus memverifikasi stok komoditas pangan strategis di tingkat pedagang.
Imelda mengingatkan pentingnya komunikasi antarlembaga dalam forum ini. Setiap perangkat daerah diminta menyodorkan data, informasi, dan rekomendasi yang bisa dipakai sebagai dasar kebijakan pengendalian inflasi.
"Saya berharap forum ini menjadi wadah yang baik untuk menerima berbagai saran dan masukan dari seluruh instansi terkait. Ada Perdagin, UMKM, sektor pertanian, dan lainnya," katanya.
Dengan inflasi yang masih terkendali dan percepatan digitalisasi yang berjalan, Kota Palu berupaya menjaga daya beli masyarakat sembari menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui ekosistem pembayaran digital.