PALU — Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, secara spesifik mendorong Pemkot Palu untuk memperkuat basis data kependudukan sebagai langkah awal perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama agar setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Muslimun menilai masih banyak program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di Palu yang tidak tepat sasaran akibat lemahnya pendataan. Data yang tidak mutakhir membuat pemerintah kesulitan memetakan wilayah kantong kemiskinan, jumlah anak putus sekolah, atau kebutuhan dasar lainnya. "Tanpa basis data yang kuat, program apapun yang dijalankan hanya akan seperti menebak-nebak," ujarnya.
Selain data, politisi tersebut juga menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu. Ia mendorong eksekutif untuk lebih agresif menggali potensi pajak dan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat. Optimalisasi objek pajak seperti hotel, restoran, dan hiburan disebut sebagai sektor yang belum digarap maksimal pasca-pandemi dan bencana likuifaksi.
Persoalan ketiga yang paling mendesak adalah penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Palu. Muslimun mendesak agar hak-hak kepegawaian, termasuk penempatan dan kepastian status, segera dituntaskan. Ia menilai ketidakjelasan ini berdampak langsung pada motivasi kerja dan kualitas pelayanan publik di sekolah dan kantor dinas.
Dorongan dari DPRD ini menjadi catatan penting bagi Wali Kota Palu untuk segera merumuskan langkah konkret. Ketiga isu tersebut diperkirakan akan kembali dibahas dalam rapat kerja antara komisi terkait dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat.
DPRD berharap Pemkot Palu tidak hanya menjadikan tiga poin ini sebagai wacana. Sebuah peta jalan yang jelas dengan tenggat waktu penyelesaian dinilai perlu segera dipublikasikan agar publik bisa ikut mengawal. "Kami di DPRD akan terus mengawal agar tiga poin ini tidak hanya menjadi janji," tegas Muslimun.