SULAWESI TENGAH — Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako terus bergulir sepanjang triwulan kedua tahun ini. Berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat penambahan sekitar 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan distribusi agar masyarakat rentan segera mendapatkan akses pangan pokok.
Penyaluran dana dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah fokus memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat tanpa kendala teknis. Proses validasi terus berjalan seiring dengan target penyelesaian distribusi pada periode ini.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memberikan kepastian mengenai jadwal pencairan dana tersebut. Instruksi penyaluran untuk tahap kedua sudah berjalan sejak awal April 2026 dan akan terus berlanjut hingga Juni mendatang.
"Mungkin nanti di atas tanggal 10 lah ya. Jadi minggu ketiga mungkin. Kita mulai minggu ketiga bulan April ini," ujar Gus Ipul pada Rabu, 1 April 2026.
Sesuai regulasi, penyaluran bansos tahun 2026 terbagi dalam empat tahapan. Tahap 1 mencakup Januari-Maret, Tahap 2 pada April-Juni, Tahap 3 pada Juli-September, dan Tahap 4 pada Oktober-Desember. KPM yang belum menerima dana pada April masih berpeluang mendapatkan pencairan pada Mei atau Juni.
Kemensos kini memperketat kriteria dengan membatasi penerima BPNT hanya untuk masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 4 dalam DTSEN. Sebelumnya, bantuan ini masih menjangkau masyarakat hingga kelompok desil 5. Kebijakan ini bertujuan agar bantuan lebih terkonsentrasi pada keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Aturan baru ini menyelaraskan standar BPNT dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Masyarakat yang kini masuk ke kelompok desil 5 atau lebih tinggi secara otomatis tercoret dari daftar penerima. Langkah ini diambil untuk menjaga keadilan distribusi bantuan sosial nasional.
Mengenai besaran dana, setiap KPM berhak menerima Rp 200.000 per bulan. Namun, pemerintah biasanya mencairkan dana sekaligus untuk tiga bulan atau satu triwulan. Artinya, dalam satu kali pencairan, penerima akan mengantongi uang tunai Rp 600.000 melalui rekening Himbara atau kantor PT Pos Indonesia.
Mengingat masifnya pemutakhiran data, masyarakat diminta aktif memeriksa status kepesertaannya secara daring. Proses pengecekan ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
Sistem akan menampilkan informasi apakah NIK tersebut terdaftar sebagai penerima aktif BPNT periode April-Juni 2026. Jika kolom BPNT menunjukkan status "YA", maka bantuan sedang dalam proses atau sudah siap dicairkan ke rekening penerima.
Penetapan 470 ribu KPM baru melewati proses validasi yang sangat ketat. Verifikasi dilakukan berjenjang mulai dari pendataan desa, pengecekan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga validasi lapangan oleh pendamping PKH. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko bantuan salah sasaran.
Masyarakat diimbau waspada terhadap segala bentuk penipuan yang menjanjikan kelolosan bantuan dengan imbalan uang. Seluruh proses pendaftaran dan pencairan bansos tidak dipungut biaya sepeser pun. Jika menemukan kendala atau praktik pungutan liar, segera laporkan melalui kanal pengaduan resmi atau Command Center Kementerian Sosial.