Presiden Prabowo Subianto memacu percepatan transisi energi nasional dengan menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW. Langkah ambisius ini disampaikan di hadapan pemimpin regional dalam KTT Khusus BIMP-EAGA di Cebu, Filipina, Kamis (7/5), sebagai bagian dari strategi penguatan infrastruktur energi kawasan.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa proyek surya skala masif ini nantinya akan disandingkan dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah berupaya mendorong langkah konkret di antara negara anggota untuk mengoptimalkan potensi energi bersih, mulai dari tenaga air di Kalimantan hingga energi angin di wilayah pesisir.
"Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah membangun tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita," ujar Presiden Prabowo di Cebu. Meski teknologi panel surya sudah mumpuni, implementasi target sebesar ini menghadapi jalan terjal di level domestik.
Persoalan utama dalam merealisasikan 100 GW PLTS terletak pada kemampuan sistem ketenagalistrikan nasional menyerap pasokan listrik hijau tersebut. Saat ini, pola pembangkitan di Indonesia masih didominasi batu bara (base load) yang bersifat stabil 24 jam. Karakter PLTS yang intermiten atau bergantung pada sinar matahari berisiko mengganggu stabilitas sistem jika tidak dikelola dengan mitigasi yang kuat.
Kesiapan jaringan transmisi PLN menjadi titik krusial karena sistem kelistrikan antar pulau saat ini masih terfragmentasi. Indonesia dinilai membutuhkan pembangunan supergrid nasional untuk menyalurkan listrik dari pusat produksi energi terbarukan menuju pusat beban di kota-kota besar. Tanpa interkoneksi yang kuat, risiko pemutusan arus (curtailment) akan meningkat seiring masuknya kapasitas surya dalam skala besar.
Selain penguatan kabel transmisi, lonjakan kapasitas PLTS menuntut ketersediaan battery energy storage system (BESS) dalam jumlah jumbo. Sistem penyimpanan ini berfungsi menjaga keseimbangan beban dengan menyimpan kelebihan listrik pada siang hari untuk digunakan saat malam hari. Hingga kini, biaya investasi teknologi baterai masih tergolong tinggi bagi struktur biaya kelistrikan nasional.
Tantangan lain yang membayangi adalah kesiapan manufaktur dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan komponen seperti panel surya, inverter, hingga transformator. Ketergantungan terhadap impor masih membayangi proyek ini jika kapasitas industri domestik tidak segera ditingkatkan. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan pengembangan kemampuan rekayasa sumber daya manusia nasional.
Keberhasilan target 100 GW ini pada akhirnya bergantung pada transformasi menyeluruh sistem kelistrikan dari model konvensional menuju jaringan pintar yang lebih fleksibel. Sinergi antara ambisi politik di panggung internasional dan eksekusi teknis di lapangan menjadi penentu apakah visi energi bersih ini dapat terwujud secara berkelanjutan.