DONGGALA — Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, resmi menjadikan seluruh rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sebagai instrumen evaluasi krusial bagi penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini diambil guna memastikan akuntabilitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025.
Evaluasi tersebut mencakup berbagai catatan strategis yang diberikan legislatif terhadap kinerja eksekutif sepanjang tahun lalu. Pemerintah daerah berkomitmen mengintegrasikan poin-poin tersebut ke dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) agar target pembangunan lebih tepat sasaran.
Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, menyatakan bahwa rekomendasi LKPJ 2025 bukan sekadar formalitas administratif. Dokumen tersebut merupakan bagian integral dalam proses perbaikan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di masa depan.
"Rekomendasi LKPJ 2025 harus menjadi bagian penting di dalam proses evaluasi pemerintahan untuk masa depan," tegas Vera Elena Laruni di Donggala, Kamis (30/4/2026).
Vera menekankan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif melalui catatan strategis ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir celah kekurangan dalam pelaksanaan program kerja di setiap organisasi perangkat daerah.
Pemerintah daerah memberikan atensi khusus terhadap poin-poin yang dimuat dalam catatan strategis DPRD. Dokumen ini menjadi acuan bagi jajaran pemerintah dalam menyusun perencanaan, baik pada tahun anggaran berjalan maupun untuk proyeksi tahun berikutnya.
"Rekomendasi DPRD yang dimuat dalam catatan strategis untuk LKPJ penting menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun. Pemerintah baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya," ujar pejabat pemerintah setempat, Abubakar.
Abubakar menambahkan bahwa sinkronisasi data dan tindak lanjut atas temuan legislatif akan diperketat. Langkah ini bertujuan agar setiap program pembangunan yang direncanakan memiliki landasan evaluasi yang kuat dari hasil pengawasan dewan.
Integrasi rekomendasi ini diharapkan mampu memutus rantai masalah yang sering berulang dalam laporan pertanggungjawaban tahunan. Dengan evaluasi yang ketat dan transparan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan performa kinerja yang signifikan.
"Jadi ke depan tidak ada yang lanjut ke rekomendasi tersebut dan dimuat dalam laporan LKPJ pada tahun berikutnya," tambah Abubakar menjelaskan target capaian evaluasi tersebut.
Upaya ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Donggala. Dengan menindaklanjuti rekomendasi DPRD secara konsisten, Pemkab Donggala berupaya memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.