Sembilan komunitas adat di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, diusulkan masuk kawasan hukum adat melalui mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). Usulan mencakup total luas wilayah adat 99.913 hektare yang tersebar di daratan, pesisir, dan laut. Tiga dokumen usulan sudah berproses di Bagian Hukum Pemkab Bangkep, sementara enam dokumen lain ditargetkan diserahkan pada 25 Oktober 2026.
BANGGAI KEPULAUAN — Koordinator Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sulawesi Tengah Agus M. Suleman menyatakan sembilan komunitas telah memenuhi persyaratan administratif dan menyerahkan dokumen usulan pengakuan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Banggai Kepulauan. Sembilan komunitas itu adalah Lipu Bila Banggai, Komunitas Pomenggonan Tinasu, Lipu Tanga Sesea, Lipu Kauombol, Lipu Sabang, Lipu Bakalan, Pau Lipu Tanotuu, Mian Tuu Lipuadino, dan Lipu Kadupang Sampekonan.
Dari hasil verifikasi dan validasi Panitia MHA Banggai Kepulauan, tiga dokumen usulan komunitas sudah berproses di Bagian Hukum Pemkab Bangkep. Enam dokumen lainnya masih dalam tahap perbaikan dan direncanakan diserahkan pada 25 Oktober 2026.
Bagian dari 17 Komunitas yang Dipetakan Partisipatif
Sembilan komunitas tersebut merupakan bagian dari identifikasi 17 komunitas adat yang telah dipetakan secara partisipatif. Luasan wilayah mencapai 144.401 hektare, mencakup daratan, pesisir, dan laut sebagai ruang hidup masyarakat adat Mian Banggai dan Mian Seasea.
Pada masyarakat Mian Sea-Sea dan Mian Banggai dikenal pembagian ruang seperti lipu (permukiman), basalaen (pekarangan), asi (ladang), balambean (tempat sakral), laing (hutan sekunder), dan babono (hutan).
"Bagi masyarakat adat pembagian ruang ini menunjukkan bahwa wilayah adat bukan sekedar bentang alam, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat, ruang dimaknai sebagai pengetahuan yang diwariskan," ungkap Agus.
Jejak Tempat dan Ingatan Antargenerasi Jadi Bukti Relasi Ruang
Relasi masyarakat dengan ruang tidak sekadar dapat diceritakan, tetapi juga dapat ditelusuri melalui jejak tempat, nama, penggunaan, pengetahuan, kesaksian, dan ingatan yang diwariskan antargenerasi. Pemetaan partisipatif membantu menghadirkan jejak-jejak tersebut sebagai bukti nyata tentang bagaimana relasi masyarakat hidup bersama ruangnya berdasarkan kesejarahan.
Pemkab Banggai telah memfasilitasi lokakarya percepatan PPMHA yang didukung Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Working Group ICCAs Indonesia (WGII), SLPP-Sulteng bersama perwakilan komunitas masyarakat hukum adat.
Payung Hukum: Permendagri hingga Perda Bangkep Nomor 10 Tahun 2024
Lokakarya itu berpedoman pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, Perda Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2024 tentang PPMHA, serta Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/628/Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia MHA Periode 2025–2029.
Dokumen usulan diserahkan langsung oleh masing-masing ketua lembaga adat kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia MHA, didampingi Koordinator Nasional JKPP Imam Hanafi. Dokumen selanjutnya diperiksa terkait profil komunitas, struktur kelembagaan, dan peta wilayah adat, dilanjutkan peninjauan bersama komunitas adat, pencocokan data spasial, analisis kelembagaan, serta diskusi panel untuk memastikan keabsahan data.
"Seluruh proses tersebut bermuara pada penetapan daftar komunitas MHA yang siap diproses dalam draf SK Pengakuan," ujarnya.
SK Pengakuan Ditargetkan Diserahkan 3 November 2026
Sembilan SK Pengakuan MHA direncanakan diserahkan secara bersamaan oleh Bupati Banggai Kepulauan pada momentum Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan, 3 November 2026. Langkah itu menjadi wujud komitmen Pemkab Banggai Kepulauan terhadap implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2024, sekaligus bentuk keberpihakan pemerintah daerah dalam memperkuat posisi masyarakat adat sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan.
