SULAWESI TENGAH — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi masuk ke dalam lingkup koordinasinya, sementara Kementerian Perindustrian masih dalam kajian. Konsolidasi ketiga kementerian itu belum tuntas sepenuhnya karena menunggu penerbitan Peraturan Presiden soal pembagian tugas. Pengalihan koordinasi ini memangkas sebagian kewenangan Kemenko Perekonomian yang sebelumnya menaungi sektor-sektor tersebut.
Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya masih merampungkan konsolidasi kementerian yang akan berada di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia menyatakan proses tersebut belum rampung seratus persen sejak dirinya dilantik.
"Saya katakan sejak dari pelantikan bahwa kami lagi melakukan konsolidasi. Kementerian apa saja di bawah kami belum 100% selesai," ujar Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Dua Kementerian yang Sudah Pasti
Bahlil menyebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) otomatis berada di bawah koordinasinya karena ia sendiri masih menjabat sebagai Menteri ESDM. Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga dipastikan masuk lingkup Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Saya sedikit memberikan bocoran bahwa kemungkinan besar yang sudah pasti itu adalah ESDM ya, sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Itu sudah pasti," ungkap dia.
Dua kementerian tersebut sebelumnya berada dalam koordinasi Kemenko Perekonomian. Perpindahan ini merupakan konsekuensi dari pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi yang dijabat Bahlil.
Kementerian Perindustrian Masih Dikaji
Selain dua kementerian yang sudah pasti, Bahlil menyebut Kementerian Perindustrian berpeluang besar masuk ke dalam lingkup koordinasinya. Alasannya, hilirisasi berkaitan erat dengan industrialisasi sebagai instrumen untuk mencapai nilai tambah.
"Yang mungkin ada satu dua kementerian lagi yang terkait dengan hilirisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian," jelas dia.
Bahlil belum memastikan jumlah akhir kementerian yang akan berada di bawah koordinasinya. Ia menunggu mandat Presiden Prabowo Subianto yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden.
"Nanti kita lihat Perpres-nya ya. Nanti kita lihat Perpres-nya ya," singkatnya.
Menunggu Perpres dan Tim Teknis SOTK
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan akan ada pengalihan koordinasi sebagian kementerian teknis menyusul pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia menyebut akan ada tim teknis serta struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru.
"Nanti ada tim teknis SOTK-nya apa," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Saat dikonfirmasi soal kementerian mana saja yang berpindah, Airlangga belum mengungkapkannya. Pembahasan masih dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.
"Masih dalam pembahasan di MenPAN, Kementerian PAN (PAN RB)," ujar dia.
Setelah resmi dilantik, Bahlil mengaku akan lebih dulu bertemu Presiden Prabowo untuk membahas fokus tugas dalam lingkup Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Saya habis ini baru mau lapor sama Bapak Presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dampak ke Sektor Energi dan Industri
Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi mengubah peta koordinasi sejumlah kementerian yang selama ini berada di bawah Kemenko Perekonomian. Sektor ESDM, investasi, dan berpotensi perindustrian akan memiliki jalur koordinasi baru yang terpisah dari klaster ekonomi.
Bagi pelaku usaha di sektor energi dan manufaktur, kepastian soal Perpres dan SOTK menjadi kunci karena menentukan ke mana izin, insentif, dan kebijakan hilirisasi akan diarahkan. Perpres tersebut juga akan menentukan apakah program seperti smelter, pengolahan mineral, dan transisi energi tetap berjalan dengan koordinasi lintas kementerian yang sama.
Hingga kini, Bahlil belum memerinci kementerian lain yang akan menyusul masuk. Ia hanya menyebut ada "satu dua kementerian lagi" yang terkait dengan hilirisasi, dengan Kementerian Perindustrian sebagai kandidat terkuat.
Konsolidasi ini menjadi ujian awal bagi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi yang baru dibentuk. Kecepatan penerbitan Perpres dan penetapan SOTK akan menentukan seberapa cepat kebijakan hilirisasi dan transisi energi bisa dieksekusi di lapangan.
